Bawaslu Temukan Pelanggaran APK, KPU Keluarkan Surat Peringatan

BUKITTINGGI, KP – Bawaslu Kota Bukittinggi telah menyurati atau merekomendasikan kepada KPU Bukittinggi untuk memerintahkan masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan wakil Walikota Bukittinggi untuk mencabut atau menurunkan APK yang telah terpasang selama ini.

Hal itu dilakukan terkait dengan tanda gambar atau APK Paslon Walikota dan wakil Walikota Bukittinggi yang terpasang di berbagai pelosok Kota Bukittinggi pasca Penetapan dan pencabutan nomor urut pasangan calon.

Seperti yang dikatakan Komisioner Bawaslu Kota Bukittinggi, Ery Vatria kepada KORAN PADANG melalui telepon seluler,Rabu (30/9) menegaskan, pasca penetapan dan pencabutan nomor urut paslon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi sebagai peserta Pilkada Bukittinggi tahun 2020,otomatis tanda gambar atau APK paslon yang telah terpasang diberbagai sudut kota selama ini sudah boleh dikatakan semacam pelanggaran dan harus dibongkar atau diturunkan oleh tim ataupun pasangan calon.

Untuk itu,pada Sabtu (26/9),Bawaslu Kota Bukittinggi telah menyurati dan merekomendasikan KPU Bukittinggi meminta untuk menyurati tim atau paslon agar dapat membongkar ataupun menurunkan APKyang terpajang selama ini.

Lalu sebutnya, KPU sesuai aturan ada waktu satu minggu untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menegur ataupun menyurati masing-masing paslon.

“Sekarang kita tengah menunggu keputusan dari KPU Bukittinggi,” ungkap Ery Vatria sembari menambahkan setelah KPU menyurati masing-masing paslon dan tidak dipatuhi maka Bawaslu bersama KPU dan Satpol PP akan menurunkan dan membongkar paksa APK tersebut.

Terpisah Ketua KPU Bukittinggi, Heldo Aura yang dikonfirmasi KORAN PADANG membenarkan Bawaslu telah menyurati KPU terkait dengan APK paslon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang terpasang selama ini.

Dengan surat Bawaslu itu,KPU telah menindak lanjuti dengan turun kelapangan melakukan pencermatan,klarifikasi dan mengambil dokumen APK masing-masing paslon.

Untuk menentukan terjadinya pelanggaran atau tidak,KPU telah melakukan Rapat Pleno,Selasa (29/9) lalu.Dari rapat Pleno itu diputuskan,kalau ketiga paslon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi itu melanggar aturan APK sesuai Peraturan KPU nomor 11 tahun 2020,pasal 76 ayat 1.Dan dalam rapat Pleno itu,KPU juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pelanggaran APK oleh masing-masingpasangan calon,” ungkap Heldo Aura.

Kemudian,Rabu (30/9)KPU juga telah menerbitkan Surat Peringatan (SP) tertulis dan memerintahkan masing-masing paslon untuk menurunkanAPK sesuai rekomendasi Bawaslu,dalam waktu 1 X 24 jam setelah surat peringatan KPU diterima pasangan calon,” kata Heldo.

Ditambahkan Heldo,APK yang diperbolehkan dipasang,APK yang difasilitasi KPU sesuai ukuran dan jumlahnya.

Disamping itu juga diperbolehkan APK yang dibuat paslon secara mandiri,namun ukuran,desaign,materinya dan jumlahnya ditentukan KPU. (eds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Harta Kekayaan 10 Orang Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Rab Sep 30 , 2020
SIMPANGEMPAT, KP – Para calon kepala daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu syarat untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasbar tahun 2020. Berikut data yang dihimpun dari website e-lhkpn.kpk.go.id. Untuk pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 1, Hamsuardi-Risnawanto, […]