24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DARI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BUKITTINGGI, DPRD Usulkan Ranperda Inisiatif, Walikota Hantarkan Ranperda Rencana Pembangunan Industri 2020-2024

Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengadakan rapat paripurna selama tiga hari secara berturut turut,Senin sampai Rabu (28-30/9). Rapat tersebut berangendakan hantaran Ranperda Rencana Pembangunan Industri 2020-2040oleh Pemko Bukittinggi dan hantaran Ranperda inisiatif dewan, terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Rapat Paripurna DPRD ini diadakan secara virtual dan mengacu kepada Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 dengan undangan terbatas dan dihadiri lebih separo anggota dewan dan beberapa perwakilan Forkopimda dan Kepala SKPD.Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Herman Sofyan yang didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan Rusdy Nurman.

Senin (28/9), Pjs Walikota BukittinggiZaenuddinyang diwakili SekdaH.Yuen Karnova menjelaskan, Ranperda Rencana Pembangunan Industri 2020-2024 dibuat agar pembangunan sektor industri di Bukittinggi dapat terencana, terarah,terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan.

Sesuai Perda Nomor 14 tahun 2018tentang rencana pembangunan industri Provinsi Sumbar tahun 2018-2038, terdapat 3 industri unggulan di Bukittinggi yakni industri pengolahan makanan,pengolahan kulit dan tekstil serta produk tekstil. Selain itu, ada tiga industri lain yang diajukan dalam ranperda ini, industri pengolahan minuman, percetakan dan industri barang dari logam bukan mesin serta peralatannya.

“Pembangunan industri di Kota Bukittinggi disusun secara bertahap.Tahap I tahun 2020-2025, tahap II tahun 2026-2030, tahap III tahun 2031-2035 dan tahap IV tahun 2036-2040,” jelas Yuen Karnova.

Sementara Anggota DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, selaku juru bicara DPRDjuga menghantarkan ranperda inisiatif DPRD.Ia menjelaskan, perusahaan salah satu pelaku ekonomi yang pada dasarnya berusaha memperoleh keuntungan dari setiap kegiatannya. Namun, pada sisi lain perusahaan juga punya tanggung jawab yang bersifat sosial bagi lingkungan perusahaan itu.

“Ranperda inisiatif ini diajukan dengan tujuanmewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan berdaya guna. Kedua,mewujudkan sinergitas upaya pembangunan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketiga, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah,” jelasnya.

Pandangan Umum dan Pendapat Walikota

Selasa (29/9),dua ranperda ituditanggapi kedua lembaga, eksekutif dan legislatif. Pandangan umum fraksi di DPRD dan pendapat Walikota atas ranperda inisiatif tersebut.

Pjs Walikota Bukittinggi,Zaenuddinmelalui Sekda H.Yuen Karnovamenyampaikan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

“Namun kita harus upayakan bagaimana agar ranperda yang kita susun agar tidak menghambat iklim penanaman modal pengembangan usaha di daerah. Selanjutnya, harus dipikirkan langkah yang dilakukan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan setelah perda ini disahkan nantinya,” ujar Yuen Karnova.

Sementara itu, Fraksi DPRD juga memberikan pandangan umum terhadap rencana pembangunan industri 2020-2024.

Fraksi Gerindra melalui Shabirin Rahmatmemberikan pertanyaandiantaranya, seberapa besar kontribusi sektor industri bagi PAD Bukittinggi. Sejauh mana perhatian, jaminan dan perlindungan yang sudah diberikan pemda terhadap peran industri sebagai pilar dan penggerak ekonomi kerakyatan.

Fraksi PKS melalui Arnis Malin Palimomempertanyakan, berapa jumlah industri kecil yang ada saat ini dan berapa proyeksi pertambahan industrik kecil yang baru setelah ranperda ini diberlakukan. Apakah nanti pemda memiliki kewenangan untuk menggelontorkan bantuan permodalan bagi industri kecil yang telah ada.

Fraksi Karya Pembangunan melalui Edison Katik Basamemberikan pertanyaan, apa sesungguhnya yang menjadi landasan konkrit bagi pemda untuk perlu adanya ranperda itu. Fraksi Karya Pembangunan juga menanyakan, apa target yang ingin dicapai dalam setiap tahapan tersebut serta apa indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan di setiap tahapan.

Fraksi Nasdem-PKB melalui Zulhamdi Nova Chandramempertanyakan,banyak industri pariwisata yang belum dimasukkan dan selanjutnya pedoman penyusunan ranperda ini ada tiga peraturan.Bagaimana nantinya harmoni sasi tiga landasan ini, jika ada peraturan baru yang muncul.

Fraksi Demokrat melalui Alizarmanmeminta penjelasan,terkait strategi apa yang dilakukan Pemko Bukittinggi untuk mendorong industri berbasis digital serta strategi untuk mempertahankan UKM kecil dan membangun industri menengah. Selanjutnya, juga diusulkan, agar ranperda ini disesuaikan dengan Perda RTRW. 

Fraksi PAN melalui Nofrizal Usramenilai, ranperda ini belum cukup jelas memuat arah pembangunan bidang industri di Bukittinggi.Fraksi PAN mengharapkan pengembangan industri ini lebih mengutamakan pengembangan usaha pemula dan industri kecil masyarakat dan tidak dimonopoli oleh pelaku usaha besar.

Jawaban Fraksi DPRD dan Jawaban Walikota

Rabu (30/9) Pjs Walikota Bukittinggi, Zaenuddinmelalui SekdaH.Yuen Karnovamenjawab pandangan umum fraksi atas Ranperda Rencana Pembangunan Industri 2020-2024. Dalam jawabannya itu, disampaikan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Bukittinggi tahun 2019 berjumlah 2.504 unit. Setelah ranperda ini jadi perda diharapkan terjadi pertumbuhan IKM sebesar 3 sampai 5 persen.

Harmonisasi antara dokumen satu dengan yang lain apabila terjadi perubahan maka dokumenRencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dapat direvisi sekali lima tahun.Strategi untuk mengembangkan industri berbasis digital,dengan cara mengembangkan penggunaan teknologi dalam pengembangan industri kecil dari tahap produksi hingga pemasaran.

“Untuk PAD, berhubung karena industri kita hanya industri kecil dan usaha mikro, maka kontribusi PAD secara langsung memang tidak terlihat.Tetapi, kontribusi industri terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 5,68 persen pada tahun 2018 lalu,” jelas Yuen Karnova.

Sementara itu, DPRD juga memberikan jawaban atas pendapat walikota atas ranperda inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.Duaagenda itudisampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD.

Fraksi PKS melalui H.Ibra Yasermenjelaskan,ada lima hal utama yang harus diperhatikan dalam Ranperda Inisiatif tersebut yakni kajian terhadap kebutuhan,perencanaan program,pengaplikasian, evaluasi dan tindak lanjut.

Fraksi PAN melalui Nofrizal Usramenjelaskan,data yang harus disiapkan dalam Ranperda Inisiatif terutama data fakir miskin atau kegiatan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Fraksi Karya Pembangunanmelalui Dedi Fatriamenyampaikan, pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan perusahaan yang telah membantu warga melalui dana CSR. Sehingga bantuan dapat berkesinambungan untuk tahun yang akan datang.

Fraksi Nadem-PKBmelalui Zulhamdi Nova Candramenjelaskan, ranperda CSR inibertujuan untuk meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia,memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan memperkuat pengaturan CSR.

Fraksi Gerindramelalui Shabirin Rahmatmenyampaikan, peran pemerintah perlu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan dengan menyusun program melibatkan OPD. Memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengan perusahaan.

Fraksi DemokratmelaluiAlizarmanmenyampaikan,untuk ranperda inisiatif harus diyakinkan pada perusahaan yang akan berinvestasi bahwa regulasi ini keberadaannya untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan,masyarakat dan pemerintah,agar terjalinnya kebersamaan, keadilan dan keterbukaan.

Sementara itu Ketua DPRD Bukittinggi,Herman Sofyanmenyampaikan,Ranperda Rencana Pembangunan Industri 2020-2024 tentu akan jadi pedoman bagi pemda dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahunnyasecara berkesinambungan, sehingga terwujudnya visi misi pembangunan industri Kota Bukittinggi. Sedangkan, ranperda inisiatif DPRD, tentu saja diharapkan dapat dibahas serta disetujui oleh pemerintah daerah. Karena, perusahaan di Bukittinggi tanggung jawabnya di bidang sosial dinilai belum berjalan maksimal. 

“Untuk itu, butuh regulasi yang jelas, agar pelaksanaannya tepat sasaran. Ini sudah melalui kajian dan dilengkapi naskah akademik.Contohnya,untuk mengatur terkait CSR setiap perusahaan agar bisa dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam pembangunan baik fisik maupun sosial,”pungkas Herman Sofyan.