Akomodir Ekonomi Masyarakat, DPRD Sumbar Perdalam Komposisi Ranperda Perubahan APBD 2020

PADANG, KP- Guna mengakomodir kebutuhan masyarakat pada sektor ekonomi, DPRD Sumbar perdalam komposisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat diwawancarai disela-sela rapat badan anggaran, Senin (28/9), mengatakan penanganan dampak ekonomi pada masa pandemi covid-19 khususnya bagi UMKM dan koperasi belum banyak tersentuh.Oleh sebab itu, pada perubahan APBD 2020 nanti perlu dialokasikan anggaran yang mencukupi untuk recovery sektor ekonomi.

“Program recovery yang akan dimasukkan ke dalam perubahan APBD harus dikaji mendalam. Baik terhadap bentuk program, mekanisme pelaksanaan, serta pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Agar memiliki daya dorong yang kuat, program recovery harus memiliki sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Jangan berjalan sendiri – sendiri sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih.

Supardi menyebut DPRD menyadari keuangan daerah pada tahun ini mengalami kontraksi yang sangat dalam. Di samping karena refocussing untuk penanganan covid-19, ada pula kewajiban untuk menutup devisit sebesar Rp111 miliar. Untuk itu DPRD dan pemerintah daerah harus mampu melihat secara tajam setiap program kegiatan.

“Termasuk proyek – proyek strategis yang tidak mungkin diselesaikan atau tidak memberikan dampak ganda bagi perekonomian perlu ditinjau kembali,” ujar Supardi.

Demikian juga untuk kondisi tahun 2021, ia mengungkap kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam ketidakpastian. Meski demikian, pemerintah tetap optimis dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional antara 4,5 sampai 5,5 persen.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan secara umumDPRD menyoroti masalah pendapatan daerah. Mestinya pendapatan daerah dapat lebih dipacu untuk memenuhi kebutuhan tambahan belanja terutama untuk penanganan dampak ekonomi dan tambahan anggaran penanganan Covid-19.

Dia menerangkan, dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA – PPAS) tahun 2020 yang disepakati bersamaditekankan akan ada penambahan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan Raperda perubahan APBD tahun 2020.

“Akan tetapi dari buku yang disampaikan, target pendapatan daerah masih tetap sama dengan yang disepakati dalam KUPA – PPAS. Oleh sebab iu dalam proses pembahasan Ranperda perubahan APBD 2020 perlu menggali semua potensi pendapatan daerah,” paparnya.

Irsyad juga mengungkapkanbesaran alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diusulkan di dalam RAPBD berbeda dengan yang disepakati dalam KUPA PPAS. Menurutnya belanja tidak langsung yang disepakati adalah sekitar Rp4,428 triliun lebih namun yang tertulis di dalam Ranperda hampir Rp4,431 triliun. Demikian juga dengan anggaran belanja langsung, dalam KUPA PPAS disepakati sekitar Rp2,265 triliun. Namun yang diusulkan dalam Ranperda adalah sekitar Rp2,262 triliun.

“Pemerintah daerah perlu menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran alokasi belanja tersebut,” ujarnya.

Irsyad juga mengupas anggaran untuk subsidi bunga dan penjaminan kredit murah dalam rangka pemberian subsidi/ stimulus bagi usaha super mikri dan usaha kecil sekali, baru dialokasikan Rp3,450 miliar. Anggaran yang disediakan tersebut masih jauh dari kebutuhan dan perlu ditingkatkan untuk dapat meng-cover usaha super mikro dan usaha kecil sekali yang terdampak Covid-19. Selain itu, Irsyad mengungkap ‘keberadaan’ program OPD dalam rangka recovery ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur pola padat karya.

Dalam Ranperda perubahan APBD tahun 2020 yang diusulkan belum nampak dimana penempatan dan pengalokasian anggaran program tersebut. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Belum Dapat Kuota Internet, Silahkan Lapor ke Sekolah

Sen Sep 28 , 2020
JAKARTA, KP – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta agar peserta didik maupun tenaga pendidik yang belum mendapatkan kuota internet untuk segera melapor ke sekolah. “Silahkan lapor ke sekolah atau ke kepala sekolah jika belum mendapatkan kuota internet,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah […]