Bupati Indra Catri Jawab Pandangan DPRD Terhadap Dua Ranperda

LUBUKBASUNG, KP – DPRD Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di Aula Utama DPRD setempat, Senin (21/9). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan, dihadiri Bupati Agam Indra Catri, Sekda Agam Martias Wanto, Forkopimda, Anggota DPRD Agam dan Kepala OPD, baik secara langsung maupun melalui teleconference.

Sedangkan dua Ranperda tersebut yakni tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari dan Ranperda tentang Pembentukan Nagari Salareh Aia Barat, Nagari Salareh Aia Utara, Nagari Sungai Cubadak, Nagari Koto Gadang, Nagari Dalko, Nagari Pauah Kamang Mudiak, Nagari Durian Kapeh Darussalam.

Pada kesempatan itu, Bupati menjawab pertanyaan dari ketujuh Fraksi DPRD Agam, seperti pada Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, ia menyikapi pertanyaan terkait perangkat nagari yang bermasalah. Di mana ia mengatakan bahwa perangkat nagari yang bermasalah akan diproses sesuai tingkat kesalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Indra Catri juga mengatakan, terkait pertimbangan Pemda menghapus persyaratan khusus dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h. Hal itu berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa calon perangkat nagari tidak harus penduduk nagari setempat atau orang yang berdomisili di nagari tersebut. Melainkan seluruh penduduk yang memiliki KTP dapat mencalonkan diri sebagai perangkat nagari.

“Oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebut persyaratan khusus dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h yang menyatakan tidak pernah melanggar ketentuan adat sesuai adat salingka nagari dihapus, karena persyaratan itu dapat menghambat penduduk di luar Nagari yang ingin mencalonkan diri sebagai perangkat nagari,” jelasnya.

Sementara itu terkait Ranperda tentang Pembentukan Nagari Salareh Aia Barat, Nagari Salareh Aia Utara, Nagari Sungai Cubadak, Nagari Koto Gadang, Nagari Dalko, Nagari Pauah Kamang Mudiak, Nagari Durian Kapeh Darussalam, ia menyikapi saran untuk pemisahan Ranperda masing-masing nagari.

“Dapat kami sampaikan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Tim Perancang Kemenkumham Wilayah Provinsi Sumbar bahwa Ranperda tentang pembentukan nagari digabung ke dalam satu Ranperda yang memuat seluruh nagari persiapan yang akan didefinitifkan, dikarenakan dalam penyusunan Ranperda ini hanya memiliki satu kajian Naskah Akademik,” ujar Bupati Agam dua periode itu. (rzk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DIHADIRI RIBUAN MASYARAKAT, Jembatan Pulai Dharmasraya Diresmikan Menteri PUPR RI Secara Virtual

Sen Sep 21 , 2020
PULAUPUNJUNG, KP – Ribuan masyarakat Dharmasraya menghadiri peresmian Jembatan Pulai […]