DPRD-Pemprov Sumbar Sepakati KUPA-PPAS APBD 2020, Anggaran Alami Pergeseran Akibat Covid-19

PADANG, KP- DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, Senin (14/9).Pada komposisi KUPA-PPAS 2020, terdapat pergeseran anggaran yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat rapat paripurna mengatakan pergeseran anggaran sebagai dampak covid-19 membuat terjadinya penurunan penerimaan daerah yang cukup tajam. Target pendapatan yang awalnya Rp6,9 triliun berkurang menjadi Rp6,3 triliun yang berdampak pada belanja daerah yang juga turun dari awalnya Rp7,2 triliun menjadi Rp6,6 triliun.

Dalam menyikapi kondisi ini, Badan Anggaran DPRD Sumbar mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dan kreatif dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Supardi mengatakan dengan terbatasnya alokasi belanja daerah maka penggunaan belanja daerah diprioritaskan untuk program perbaikan ekonomi akibat dampak covid-19. Menurutnya, DPRD melihat bahwa penanganan dampak ekonomi khususnya bagi UMKM dan koperasi belum banyak tersentuh.Oleh sebab itu, pada perubahan APBD 2020 perlu dialokasikan anggaran yang mencukupi untuk recovery sektor ekonomi.

“Program recovery yang akan dimasukkan ke dalam perubahan APBD hendaknya dikaji secara mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Baik terhadap bentuk program, mekanisme pelaksanaan, serta pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Agar memiliki daya dorong yang kuat, program recovery harus memiliki sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. “Jangan berjalan sendiri-sendiri sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih,” ulasnya.

Supardi menyatakanDPRD menyadari keuangan daerah pada tahun ini mengalami kontraksi yang sangat dalam. Di samping karena refocussing untuk penanganan covid-19, ada kewajiban untuk menutup defisit sebesar Rp111 miliar. Untuk itu DPRD dan pemerintah daerah harus mampu melihat secara tajam setiap program kegiatan.

“Termasuk proyek-proyek strategis yang tidak mungkin diselesaikan atau tidak memberikan dampak ganda bagi perekonomian perlu ditinjau kembali,”tukasnya.

Demikian juga untuk kondisi tahun 2021, Supardi mengungkap kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam ketidakpastian. Meski demikian, pemerintah tetap optimis dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional antara 4,5 sampai 5,5 persen.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan penyusunan dan pengambilan kesepakatan KUPA-PPAS 2020 dilakukan untuk penyesuaian sasaran, arah kebijakan, dan target kinerja pembangunan akibat pandemi.Ia juga mengakui adanya pergeseran anggaran yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Polres Solok Tangkap Lima Pelaku Curanmor

Sen Sep 14 , 2020
SOLOK, KP – Jajaran Satreskrim Polres Solokmenangkap lima orang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berupa sepeda motor, Senin dinihari (14/9), sekira pukul 00.30 WIB. Kapolres Solok AKBP Azhar Nugrohomelalui Kasat Reskrim AKP Deny Akhmad Hamdani mengatakan penangkapan kelima pelaku dilakukan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Solok dan reskrim Polsek Gunung […]