Fraksi di DPRD Sumbar Sampaikan Pandangan Terkait Ranperda RPJPD

PADANG, KP- Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar menyampaikan pandangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dalam sidang paripurna di ruangan utama DPRD Sumbar, Selasa (15/9).

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib yang memimpin sidang mengatakan pada rapat 10 September lalu gubernur telah menyampaikan nota penjelasan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005-2025.

“Dalam nota penjelasan itu disampaikan tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran dilakukan perubahan atas RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005-2025 serta materi-materi yang mengalami perubahan. Sesuai mekanisme pembahasan, maka fraksi juga menyampaikan pandangan umum,” jelasnya.

Dalam Pasal 342 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, ada dua faktor utama yang menyebabkan dilakukannya perubahan RPJPD, yakni hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan proses perumusan RPJPDserta substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan terjadi bencana yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan nasional.

“Dari dua faktor tersebut, alasan yang bisa dijadikan dasar untuk perubahan RPJPD Sumbar 2005-2025adalah terjadinya perubahan yang mendasar mencakup bencana alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional,” tuturnya.

Pasca ditetapkannya Perda tentang RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2008, terjadi bencana gempa besar tahun 2009 dan 2011yang merusak infrastruktur fisik dan ekonomi masyarakat.

“Demikian juga akibat pandemi covid-19, ekonomi global, regional, dan nasional mengalami kontraksi yang sangat tajam dan membawa banyak negara ke jurang krisis ekonomi,” jelasnya.

Kejadian itu tentu belum terakomodir dalam Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 yang ditetapkan tahun 2008 silam.

“Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan. Namun permasalahannya, waktu untuk perubahan Perda RPJPD initidak sejalan dengan ketentuan pasal 158 Permendagri Nomor 86 tahun 2017dimana perubahan RPJPD tidak bisa dilakukanapabila sisa masa berlakunya kurang dari tujuh tahun,” jelasnya.

Sementara, Fraksi Golkar menilai program pembangunan Sumbar tidak sejalan dengan program pusat dan daerah sehingga terkesan jalan sendiri.

“Ini dibuktikan dengan tidak adanya anggaran dari APBN yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Sumbar,” kata Juru bicara Fraksi Golkar Afrizal.

Ia mengatakan hal itu terus terjadi setiap tahunnya dan seolah-olah pemprov Sumbar berjalan sendiri dengan programnya.

“Harusnya rencana program pembangunan sejalan dengan nasional dan juga rencana kota dan kabupaten,” kata dia.

Dalam hal ini,lanjutnya, dinas terkait harus lebih jeli lagi dalam membuat program pembangunan terutama dalam Ranperda Perubahan RPJP ini.

“Kami berharap program ini dapat sejalan dan banyak anggaran pusat yang dapat dimanfaatkan untuk Sumbar dan kabupaten/kota,”ulasnya.

Sementara, juru bicara fraksi Demokrat DPRD Sumbar M. Nurnas mengatakan Bappeda belum menjadikan dokumen RPJP sebagai acuan dalam pembangunan daerah yang merupakan rancangan pembangunan selama 20 tahun. Menurutnya, prinsip pembangunan daerah harus bertahap dan konsisten sehingga dapat diwujudkan.

“Namun hal itu tidak terjadi saat ini dan program kita kerap tidak konsisten,”tukasnya.

Ia mengatakan Perubahan Perda nomor 7 2008 tentang RPJP Sumbar harus sejalan dengan aturan lain seperti Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau Kecil, Rencana Induk Pariwisata Daerah, dan Rencana Kawasan Industri.”Semua itu harus sejalan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya,” katanya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

GARA-GARA REBUTAN PENUMPANG, Sesama Sopir Angkot Berkelahi, Satu Orang Tewas

Sel Sep 15 , 2020
PADANGPARIAMAN, KP – Perkelahian dua orang sopir angkutan kota (angkot) […]