GUBERNUR IRWAN PRAYITNO: Isu SARA dan Politik Uang Tak Laku di Sumbar

PADANG, KP – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebut Pilkada Serentak 2020 di Sumbar biasanya berjalan dengan kondusif. Menurutnya, isu tentang Suku Ras Agama dan Antar golongan (SARA) hampir tidak pernah muncul di Sumbar.

“Untuk di Sumbar, saya melihat urusan SARA hampir tidak ada, kalau ditanya kenapa, karena penduduknya homogen,” katanya di Padang, Jumat (25/9).

Irwan mengatakan hal itu didasarkan pada pengalamannya ikut pilkada di Sumbar selama ini. Namun kondisi tersebut memang agak berbeda dengan pilpres.

“Kecuali dulu pilpres memang ada, tetapi sekarang kita kan cuma pilkada,” katanya.

Sementara soal politik uang, menurutnya berdasarkan hasil survei baik daerah maupun nasional hampir rata-rata tidak efektif dilakukan di Sumbar. Adapun hanya sebagian kecil daerah di mana ada masyarakat yang menerima uang lalu memilih sesuai dengan orang yang memberi.

“Jadi secara umum tidak efektif, orang Minang itu kalau dikasih uang diterimanya, dikasih barang diterimanya, tapi kalau memilihnya suka-suka dia, begitu budaya kita. Orang tidak bisa diarahkan dan dibujuk pakai uang, yakin saya itu,” katanya.

Menurutnya kalau ada yang memberi tentu akan diterima, tapi soal memilih suka-suka masyarakat. Hal ini juga sudah ada banyak buktibahwa mereka yang mengeluarkan uang banyak tetapi tetap juga tidak terpilih.

“Mudah-mudahan (politik uang) tidak terjadi. Jadi kalau ada calon yang punya niat money politic kasih saja uang ke panti asuhan atau ke orang miskin, itu kan juga melanggar aturan,” katanya. (lgm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gubernur Irwan Prayitno Lantik 8 Pjs Bupati dan Walikota

Jum Sep 25 , 2020
PADANG, KP – Sebanyak delapan Pejabat Sementara (Pjs) kepala daerah di Sumbar dilantik oleh Gubernur Irwan Prayitno. Penunjukan Pjs ini untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah karena sedang cuti kampanye pilkadayang akan berlangsung 9 Desember 2020. Bupati dan walikota yang maju pada pilkada mengakibatkan kekosongan jabatan di daerah masing-masing. Sesuai […]