IRWAN PRAYITNO: Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Triwulan II 2020 Didominasi 3 Kategori

PADANG, KP – Dalam kondisi mewabahnya virus corona saat ini sumber pertumbuhan ekonomi Sumbar menurut Lapangan Usaha sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 didominasi oleh tiga kategori yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 0,87 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,12 persendan Jasa Pendidikan sebesar 0,09 persen.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam rapat paripurna dengan DPRD Sumbar dalam pembahasan Program Kegiatan Pemulihan Ekonomi Sumbar di masa Pandemi Covid-19, di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Rabu (2/9).

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, struktur perekonomian Sumbar menurut Lapangan Usaha sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 didominasi oleh 3 kategori utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,38 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,93 persen, dan Konstruksi sebesar 10,10 persen.

“Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, kontraksi terdalam tercatat pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -33,24 persen. Semua lapangan usaha mengalami kontraksi kecuali 5 Lapangan Usaha yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 11,52 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,21 persen, (Jasa Pendidikan sebesar 2,23 persen, Real Estate sebesar 2,13 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,55 persen,”ungkap Irwan Prayitno.

Gubernur juga mengatakan dalam Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian (POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019). Tujuannya untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus Corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan

“Sasarannya ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). Relasasi pengaturan ini berlaku untuk debitur NonUMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur,” terang Irwan.

Irwan Prayitno juga mengatakan Program Subsidi Upah Peserta BPJD Ketenagakerjaan dengan Program Subsidi Upah yang ditujukan untuk karyawan yang bergaji dibawah Rp. 5 Juta. Ada Kridit Usaha Rakyat (KUR) dengan Bunga 0% dengan flafon kredir Maksimal Rp. 10 Jt dengan skema KUR Super Mikro. Berlaku sampai 31 Desember 2020

“Sementara program kegiatan pemulihan ekonomi Sumbar tahun 2020 dan 2021, merupakan kegiatan untuk pemulihan ekonomi harus mengacu kepada konsep yang sesuai dengan kondisi dan situasi perekonomian saat ini sehingga kegiatan tersebut tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat, seperti kegiatan dalam bentuk stimulus bantuan modal kepada para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19,” katanya.

Dan beberapa program kegiatan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah saat ini, maka untuk anggaran perubahan tahun 2020, alokasi anggaran diprioritaskan kepada pelaksanaan MTQ dan Pilkada. Sedangkan untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan kesehatan dananya berasal dari Dana Insentif  Daerah sebesar Rp.13.725.042.000, yang di alokasi Dana Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan pada OPD terkait antara lain.

Untuk kebijakan lainnya, Gubernur Irwan Prayitno mengimbau bupati/walikota untuk segera menyusun anggaran/kegiatan prioritas dalam rangka pemulihan (recovery) ekonomi di daerah masing-masing pada APBD-P 2020 dan APBD 2021.

“Dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan pemasaran produk IKM, kepada Kepala OPD diinstruksikan untuk segera melaksanakan percepatan realisasi anggaran 2020 dan sekaligus menghimbau ASN di lingkungan Pem.Prov, Pemkab/ko se Sumbar serta masyarakat untuk selalu menggunakan produk dalam negeri/produk IKM (seperti: pakaian dinas, konsumsi rapat, dll),“ ajaknya. (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Targetkan Nilai SAKIP BB dan OPD PerolehZI

Kam Sep 3 , 2020
PARITMALINTANG, KP – Sekda Padangpariaman, Jon Priadi mengharapkan nilai Sistem […]