Kota Solok Bakal Implementasikan Perwako Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

SOLOK,KP – Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Pemerintah Kota Solok telah menyiapkan Peraturan Walikota Solok Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Nova Elfino dan Asisten Bidang Administrasi Umum Muhammad, menggelar Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam implementasi Perwako, di Ruang Rapat Wako, Rabu (9/9).

Rakor tersebut dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan, diberikan waktu untuk sosialisasi selama satu minggu ke depan, terutama kepada OPD terkait sesuai sektor-sektor yang telah diatur dalam Inpres dan Perwako tersebut. “Sebagaimana disampaikan, Inpres atau perwako ini dilahirkan bertujuan untuk meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 serta memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19,” katanya.

Lanjutnya, serta menjamin pelaksanaan protokol kesehatan dalam usaha pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tengah-tengah masyarakat, dan menjamin kepastian dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dalam masa pandemi. “Untuk itu sangat dibutuhkan sosialisasi yang masif dari kita semua hingga 20 September, karena tanggal 21 September telah mulai tahap monitoring dan evaluasi,” kata Sekda.

Dia juga menyebutkan, ruang lingkup Perwako di antaranya pelaksanaan protokol kesehatan, monitoring dan evaluasi serta sanksi. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu Syaiful juga menerangkan konsekuensi dari pelanggaran tersebut yang mana dalam perwako telah diatur sanksi, baik untuk perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana yang diatur. Mulai dari kerja sosial, denda, teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap kegiatan. “Untuk itu perlu keseriusan kita bersama untuk melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat meliputi penggunaan masker, menjaga jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun,” pungkasnya. (van)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tim UKS Provinsi Lakukan Pembinaan pada Empat Sekolah di Kota Solok

Rab Sep 9 , 2020
SOLOK,KP – Sekolah bukan hanya sarana untuk proses belajar mengajar, tetapi […]