MAHFUD MD : Kepala Daerah Dibiayai Cukong Berpotensi Korupsi Kebijakan

PADANG, KP – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berpendapat kepala daerah terpilih yang saat pilkada dibiayai oleh cukong atau penyandang dana berpotensi melakukan korupsi kebijakan.

“Ini akan akan lebih berbahaya dampaknya ketimbang korupsi biasa,” ucap Mahfud di Padang, Kamis (17/9).

Menurutnya sering setelah terpilih kepala daerah tersebut membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti mengeluarkan izin pertambangan yang sudah diberikan oleh kepala daerah sebelumnya kepada orang baru.

“Korupsi kebijakan ini lebih berbahaya dari korupsi biasa karena sifatnya berlanjut, kalau korupsi biasa hanya sekali, ada APBN lalu dikorupsi, dihukum lalu selesai, kalau kebijakan tidak seperti itu,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ada buktinya kepala daerah yang dibiayai cukong terlibat korupsi ia menyampaikan buktinya sudah banyak.

“Silakan datang ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung, banyak tuh yang hasil operasi tangkap tangan oleh KPK datanya lengkap di sana,” tutur dia.

Hal itu menurut dia juga terkonfirmasi oleh hakim peradilan pilkada saat ia menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena terungkap hampir semua yang terlibat pilkada kemudian berperkara mengatakan mereka dibiayai cukong.

Mahfud sebelumnya juga menyebut sebanyak 92 persen peserta pilkada dibiayai oleh cukong. Sementara data yang dikeluarkan KPK sebanyak 82 persen calon kepala daerah yang ikut pilkada dibiayai oleh sponsor.

“Cukong itu dalam KBBI artinya adalah orang yang membiayai orang lain, bahkan lebih banyak cukong-nya ketimbang calon. Jika sponsor orang jelas sementara cukong ini orangnya tidak kelihatan dan diam-diam,” ungkap Mahfud.

KONSULTASI PUBLIK

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD melakukan konsultasi publik guna memetakan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi daerah di Rumah Dinas Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Rabu malam (16/9). Kegiatan tersebut dihadiri oleh gubernur, anggota forkopimda, tokoh masyarakat, dan juga peserta lainnya secara daring. Selain di Sumbar, program konsultasi publik itu juga akan digelar di sembilan provinsi lainnya.

“Kami ingin memperkukuh ikatan kebangsaan kita persatuan kita sebagai bangsa. Karena ini akan membuat kebijakan maka perlu ada diskusi publik dulu. Untuk itu, tadi sudah dibagi kuisioner sehingga kita tahu pandangan dari 10 provinsi sehingga nanti dapat diketahui masalah kebersatuan kita ini ada di mana,” ujar Menko Mahfud.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar dalam paparannya menyampaikan pentingnya menjaga kesatuan bangsa dengan kebijakan dan program yang mampu mengantisipasi sekaligus menyelesaikan berbagai bentuk kerawanan dan ancaman.

“Sesuai dengan sifat dinamis dari masyarakat serta interaksi internal dan eksternal, maka setiap kebijakan dan program kegiatan tentu perlu dievaluasi agar menjadi semakin baik demi semakin kokohnya kesatuan bangsa,” katanya.

Ke depannya, hasil dari Program Konsultasi akan dijadikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga mitra kerja Kedeputian VI Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam. (ant)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Masker Scuba Ternyata Tidak Efektif

Kam Sep 17 , 2020
JAKARTA, KP – Protokol kesehatan Covid-19 mewajibkan masyarakat saat melakukan […]