Pemkab Tanahdatar Keluarkan Perbup Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

BATUSANGKAR, KP – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tanahdatar mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19.

Kepala Satpol PP dan Damkar Tanahdatar, Yusnen didampingi Kasi Penegakan Perda Elfiardi, kepada KORAN PADANG di ruang kerjanya, kemarin mengatakan, Perbup bernomor 48 tahun itu telah ditandatangani Bupati, pada 31 Agustus lalu. “Perbup lahir dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan Instruksi Mendagri No. 4/2020 tentang pedoman teknis penyusunan Perda dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan,” jelasnya.

Dikatakan Yusnen, subyek pengaturan yang tertuang dalam Perbup tersebut bagi perorangan, pelaku usaha dan pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. “Tempat/fasilitas umum seperti perkantoran, tempat kerja, usaha dan industri, sekolah atau institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, terminal, transportasi umum, toko dan pasar, warung makan sejenisnya, serta tempat wisata, dan lain-lain yang bersifat memungkinkan adanya kerumunan masa,” terangnya.

Sedangkan bagi perorangan ucap Yusnen, diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, pembatasan interaksi fisik (psysical distancing), dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara bagi pelaku usaha tambah Yusnen, juga diwajibkan memakai masker bagi pengelola, karyawan dan pengunjung, sosialisasi, edukasi melalui media informasi tentang pencegahan Covid-19. Penyediaan sarana cuci tangan, upaya identifikasi atau pemantauan kesehatan bagi yang beraktivitas di lingkungan kerja, upaya pengaturan jarak dan disinfektan secara berkala.

“Bagi perorangan yang melanggar, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial atau denda administratif sebesar Rp 100 ribu. Kerja sosial diberikan apabila terjadi pelanggaran waktu razia gabungan,” ucapnya.

Ditambahkan Yusnen, bagi perorangan yang tidak menyetorkan denda administratif paling lama 7 hari setelah ditetapkan petugas, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan publik. “Sementara untuk pelaku usaha, di samping sanksi di atas apabila tidak mengindahkan akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha,” tambahnya.

Disebutkan Yusnen, denda administratif bagi pelaku usaha ditetapkan sebesar Rp 150 ribu. Denda dibayarkan ke rekening kas daerah, melalui Bank kas Umum daerah, dalam hal ini Bank Nagari. “Pelaku usaha yang tidak menyetorkan denda administrasi paling lama 7 hari sejak ditetapkan petugas. Maka dikenai sanksi penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin diberikan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi penghentian sementara,” ucapnya. 

Namun kata Yusnen, sebelum sanksi administrasi atau kerja sosial diterapkan. Perbup itu disosialisasikan dulu selama 30 hari setelah Perbup tersebut ditetapkan. Sedangkan sosialisasi melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, dan dinas tekait. “Selama masa sosialisasi, Satpol PP sudah bisa melakukan teguran lisan dan tertulis,” ungkapnya. (nas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPRD Sumbar Fokus Kawal Stimulus UMKM di APBD-P 2020

Sel Sep 8 , 2020
PADANG, KP – Salah satu fokus DPRD Sumbar di tengah penanganan pandemi covid-19 ialah mengusahakan dan mengawal penyaluran dana stimulus bagi unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumbar. Usaha itu diimplementasikan dalam bentuk memperjuangkan pinjaman lunak dengan bunga ringan melalui APBD-Perubahan Tahun 2020. Hal itu ditekankan Ketua DPRD […]