PERDA AKB, EFEKTIFKAH? Budi Syahrial : Pemerintah Harus Bekerja Ekstra Keras

PADANG,KP -Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memberlakukan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda AKB). Perda berisi aturan soal sanksi denda hingga kurungan bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ini mulai diefektifkan.

Dalam Perda AKB itu, bagi yang tidak memakai masker terancam kurungan paling lama dua hari. Kurungan dapat dikenakan bila pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali dan pernah didenda administratif. Aturan ini tertuang dalam Pasal 110.

Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengatakan, pemerintah harus bekerja keras dalam penerapan perda yang baru disahkan ini. Jika tidak, perda ini tidak memiliki bergaining power atau daya tawar yang kuat di tengah-tengah masyarakat.

“Dalam sosialisasinya, pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk membiasakan masyarakat dalam memakai masker. Awalnya harus melakukan tindakan persuatif kepada masyarakat,” jelasnya, Minggu (13/9).

Selain itu, Budi berpendapat bahwa pemerintah harus hadir ketika ada keramaian-keramaian yang tercipta di tengah-tengah masyarakat di Kota Padang.

“Pemerintah dengan melibatkan RT/RW harus mendatangi peluang terjadinya tempat-tempat keramaian, seperti acara perkawinan dan acara-acara lainnya. Hal ini jelas berfungsi dalam penerapan perda itu sendiri,” jelasnya.

Terpisah Sosiologi dari Universitas Negeri Padang (UNP) Erianjoni memaparkan dalam pengimplementasianPerda AKB harus dilakukan sosialisasi secara bertahap di tengah-tengah masyarakat.

“Perda AKB harus harus diuji coba pada ruang lingkup wilayah tertentu, bisa saja di pusat-pusat keramaian, sebaiknya jangan diterapkan sanksi dulu, karena akan menjadi polemik lagi. Selain itu, untuk sekedar diketahui pemerintah provinsi telah banyak membuat aturan saat pademi ini, tetapi masyarakat masih tetap melanggar. Aturan berlalu lintas saja masih banyak pelanggaran,” paparnya.

Selain itu, pemerintah harus komitmen dalam penerapan perda dan tidak memandang status sosial dari pelanggar.

“Saya berasumsi pemerintah provinsi akan kewalahan menanggani pelanggar atas perda AKB. Apalagi pada saat ini kita memasuki pilkada, pasti ada aksi pengumpulan massa, selain pesta pernikahan dan keramaian di pasar,” ucapnya.

Erianjoni berharap, perda AKB tidak hanya diberlakukan diruang publik saja, tetapi diruang perkantoran pemerintah dan swasta.

“Ingat, cluster perkantoran penyumbang pertumbuhan Covid-19 di Sumbar. Oleh karena itu, harus ada aturan dan pengawasan yang ketat akan pemakaian masker di perkantoran. Dan yang perlu di waspadai, tanpa kita sadari, covid menyebar ketika kita melakukan kegiatan makan bersama dengan rekan kerja,” tutupnya. (bim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

TERGOLONG DAERAH RAWAN BENCANA, Pessel Selayaknya Memiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan

Ming Sep 13 , 2020
PAINAN, KP – Sebagai salah satu daerah yang tergolong rawan tertimpa berbagai bencana, kehadiran kantor pencarian dan pertolongan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) sangatlah layak dan sudah merupakan kebutuhan. Kehadiran kantor tersebut dinilai akan memiliki kontribusi yang besar dalam memberikan pertolongan guna meminimalisir kerugian akibat bencana alam, baik gempa bumi, […]