Pilkada di Sumbar Rawan?

SUDAH sangat sering warga Sumatra Barat mengikuti beragam pesta demokrasi. Semuanya berlangsung sukses dan menghasilkan pemimpin membanggakan. Sejauh ini pelaksanaan tahapanpesta demokrasi di Sumbar berlangsung sebagaimana mestinya.

Bagi mereka yang tidak begitu mendalami ‘kakobeh’ warga daerah ini dalam memilih pemimpinmungkin ‘agak terkejut’ sehingga menilai tahapan pesta demokrasi di Sumbar terbilang rawan. Padahal tak ada apa-apanya. Berdebat antar warga terkait pilihannya masing-masing hanyalah sekadar ‘palamak ota lapau’. Beda pilihan calon pemimpin sudah merupakan hal biasa di Minangkabau. Dari berapapun calon yang ada, urang awak ‘alun takilek alah takalam’. Begitu tradisi turun-temurun sejak dulunya.

Jadi, Sumbar sejatinya adalah daerah spesifik. Sulit menerka siapa calon pemimpin yang disukai warganya. Pemenang pilkada biasanya tak bisa ditebak hingga penghitungan suara selesai dilakukan. Bahkan kalangan generasi ‘old’ cenderung malas pergi ke gelanggang kampanye. Namun di bilik suaramereka sudah punya pilihan pasti siapa calon pemimpin yang akan dicontrengnya. Apalagi, generasi tua kita sudah begitu banyak pengalamannya dalam memilih pemimpin di negeri ini. Wajar saja, sebab sudah belasan kali pemilu — termasuk pilkada — yang diikutinya.

Kalau memang ada temuan Bawaslu bahwa Sumbar paling rawan dalam konteks materi kampanye dan politik uangseperti diberitakan KORAN PADANG terbitan Rabu (23/9), silahkan saja penyelengara menegakkan aturan pilkada secara maksimal. Siapa yang melanggarberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Jajaran pengawas pemilu dipastikan sudah menguasai semua aturan kepemiluan. Tak perlu sungkan berhadapan dengan oknum yang melanggar UU pesta demokrasi ini.

Bagaimanapun, semakin dekat pada hari pencoblosan dipastikan beragam gosip saling bermunculan antara mereka yang berbeda pilihan. Namun bagi kalangan dewasa yang arif dan bijaksana, cenderung semuanya itu sekedar ciloteh di warung kopi saja. Bahkan, pemilik warung kopi biasanya panenpada masa masa pemilihan pemimpinseperti yang kita hadapi saat ini.

Secara kebetulan, penulis pernah jadi Ketua KPU Sumbar (dulu bernama Panitia Pemilihan Daerah/PPD) semasa Pj. Gubernur Dunidja sekitar tahun 1999. Ketika itu masuk laporan adanya potensi kerawanan tinggi di sebuah daerah. Saya dan Pak Gubernur Dunidjalangsung memnitor laporan itu dengan turun ke daerah yang bersangkutan. Di lapangan terlihat rakyat biasa-biasa saja. Ngobrol di warung kopi tetap ramai. Petani bekerja seperti biasa. Sampai ke pedalaman, aman-aman saja. Begitulah kenyataannya.

Kalauternyata Pilkada Sumbar rawan, maka sudah menjadi kewajiban banyak pihak untuk mengantisipasinya dari sekarang. Jangan sampai api itu bergejolak. Siram saja selagi belum membesar. Peristiwa sakit atau meninggalnya petugas pemilihan seperti pemilu 2019 silam jangan sampai terulang.

Bagaimanapun, pernyataan Bawaslu itu tak ada salahnya pula dicermati. Wajib kita rem ‘kerawanan’ itu dengan maksimal hingga akhirnya nanti terpilih pemimpin idola rakyat dalam artiyang sesungguhnya. Insya Allah. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dalam Waktu Dekat, DPRD Sumbar Bakal Selesaikan Dua Ranperda

Rab Sep 23 , 2020
PADANG, KP- Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkanDPRD terus bekerja optimal dalam melahirkan produk hukum daerah (perda – red)meski dihadapidengan pandemi covid-19 dan suasana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. “Dua rancangan peraturan daerah (ranperda) saat ini menjadi prioritas dan akan diselesaikan dalam waktu dekat, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah […]