Pokdar Khamtibmas Wilayah 1 Dikukuhkan

BUKITTINGGI, KP – Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) Kota Bukittinggi yang termasuk ke dalam Wilayah I bersamaan dengan Kota Padangpanjang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota dikukuhkan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Toni Harmanto, di Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi, Senin (21/9).

Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan, keberadaan Pokdar Kamtibmas saat ini sangat dibutuhkan dalam menciptakan kondisi yang kondusif, mengingat tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah penduduk dengan anggota Polri yang ada. “Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif, mengingat keterbatasan jumlah personel kepolisian yang ada. Salah satu kegiatan yang diharapkan dari Pokdar Kamtibmas ini adalah meminimalisir persoalan yang muncul atau menjadi problem solving,” ujar Kapolda.

Kemudian dikatakannya, persoalan hukum yang dihadapi masyarakat sangat tergantung masyarakat itu sendiri, khususnya dalam pemecaham masalah yang memang harus dihadapi seluruh elemen masyarakat. Bentuk problem solving dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) tersebut juga menjadi suatu solusi dan memang dianggap paling tepat karena kepolisian juga kekurangan anggaran untuk menangani persoalan di masyarakat.

“Dengan lahirnya Pokdar Kamtibmas Wilayah I yang sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, seyogyanya Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk program Pokdar Kamtibmas ini,” ungkapnya.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Bukittinggi sebagai lokasi pengukuhan Pokdar Kamtibmas Wilayah I. Wako mengatakan, keberadaan Pokdar Kamtibmas sangat strategis dan dibutuhan sekali sebagai perpanjangan tangan dari kepolisian dalam rangka menciptakan kondisi ketertiban yang kondusif di tengah masyarakat.

“Atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih dengan adanya program Kapolri ini, karena tugas yang akan dijalankan nantinya untuk kepentingan daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Di mana persoalan yang muncul nantinya dapat diselesaikan dahulu di tingkat bawah sebelum menjadi persolan hukum, yang dimulai dari pemetaan persoalan di tingkat masing-masing Kabupaten /Kota dan tentunya masukan ini akan sangat penting bagi kepolisian dan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga butuh informasi yang cepat dan harus diantisipasi bersama dalam persoalan yang akan muncul ke depannya,” ujarnya.

Kemudian Wako Ramlan berharap agar Pokdar Kamtibmas di masing-masing Kabupaten/Kota yang baru saja dikukuhkan betul-betul bekerja dan memberikan masukan terhadap pemerintah dan juga kepolisian. Di samping itu dengan kondisi Covid-19 yang belum juga reda kiranya Pokdar Kamtibmas juga bisa turut membantu pemerintah memutus mata rantai. Karena hal tersebut tidak bisa hanya Pemerintah Daerah, Kepolisian atau Rumah Sakit saja, peranan masyarakat sangat diharapkan sekali.

Di samping itu Pokdar Kamtibmas Bukittinggi diketuai Herman Syofyan yang juga merupakan Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi No : Kep/16/IX-2020 tanggal 16 September 2020 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bukittinggi. (eds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

4 Siswa SD Pariaman Wakili Sumbar Pada FLS2N Tingkat Nasional 2020

Sel Sep 22 , 2020
PARIAMAN, KP – Sebanyak 4 orang siswa Sekolah Dasar (SD) […]