Polda Siap Amankan Pilkada Sumbar dengan Protokol Covid-19

PADANG, KP- Kapolda SumbarIrjen Pol Toni Harmantomengatakanpelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember nanti sudah dipetakan oleh jajarannya. Pilkada dalam suasana pandemi covid-19 menempatkan polisi mengamankan dua sektor sekaligus, baik potensi konflik antar-pendukung paslon, maupun menegakkan aturan protokol kesehatan dengan sanksi yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Ada beberapa daerah yang masuk kategori rawan. Namun pada prinsipnya Polri siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Gubernur, duaPilwako, dan 11 Pilbup di Sumbar,” papar Kapolda pada silaturahim dengan Danrem 032/Wirabraja, Danlantamal II, KPU, Bawaslu, Kepala Labor Unand, PWI, dan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan onlinedi ruang pertemuan R.Sukamtolantai IV Polda Sumbar, Kamis (3/9).

Pada kesempatan itu, Kepala Labor Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakuktas Kedokteran Unand, DR. Dr. Andani Eka Putramengingatkanmelihat besarnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 13 kabupaten kota yang berjumlah sekitar 3 juta lebih, maka tidak ada pilihan bagi KPU untuk menerapkan aturan protokol kesehatan aman covid-19.

Ia menilai harus dilakukan langkah bersama mengatasi penyebaran virus ini. Selain adanya perda sebagai payung hukum, masyarakat harus terus menerus disadarkan.

“Setiap orang kita nilai berpotensi penyebar covid-19, maka pilihannya kita sendiri lah yang sadar menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan, bahkan bila pulang ke rumah sebaiknya langsung mandi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU SumbarAmnasmen sepedanpat dengan saran Dr. Andani. “KPU menerapkan aturan ketat dalam pilkada kali ini. Misalnya, pasangan calon dinyatakan bebas covid, tidak boleh ada arak-arakan ketika mendaftar ke KPU, dan yang boleh masuk ruangan KPU hanya paslon, ketua dan sekretaris parpol,” jelasnya.

Dalam diskusi itu, Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, menyatakan mulai 11 September 2020, saat Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19disahkan oleh DPRD Sumbar, maka polisi dan Satpol PP harus bisa membuat jera pelanggar aturan protokol kesehatan.

“Kita melihat selama ini dengan imbauan saja ternyata tidak mempan, banyak ‘nan mada’ atau tidak peduli terhadap resiko tanpa masker di kalangan masyarakat,” jelas Heranof.

Kapolda Toni Harmanto menambahkan bagi pelanggar aturan covid-19 akan diproses dalam bentuk tanya jawab atau denda. “Kalau mau ada efek jera, kami pikir lebih baik dikurung sehari atau dua hari. Baru nanti menimbulkan efek jera bagi sebagian besar pelaku,” tegas Kapolda.

Di penghujung silaturahmi dilakukan tukar-menukar cenderamata. Ketua PWI SumbarHeranof Firdausmemberikan Piagam Kemitraan kepada Kapolda SumbarIrjen Pol Toni Harmantosebagai mitra PWI yang dinilai telah membangun interaksi positif dengan pers di Sumbar. Piagam juga diserahkan kepada Kabid Humas Polda SumbarKombes Pol Stefanus Satake Bayu Setiantoyang dinilai mampu menjalin keharmonisan antara pers dengan polda.

Kapolda menyebutakan mengadakan silaturahim berikutnyadengan mengundang lebih banyak pimred media di daerah ini. “Masukan dan pertanyaan dari teman-teman media sangat berharga bagi kami karena mereka berada di berbagai lapangan liputan yang bervariasi,” ucap Toni Harmanto. (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pilkada Limapuluh Kota Ditabuh, FN Lebih Awal ‘Naik Ring’

Jum Sep 4 , 2020
LIMAPULUH KOTA, KP – Meski sempat terhenti sekitar satu jam. […]