Senator Emma Yohanna ‘Tidak Nyaman’ dengan Pernyataan Puan Maharani

LUBUKSIKAPING, KP – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Sumatra Barat, Hj. Emma Yohanna mengaku tidak nyaman dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani yang menyebut‘semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Negara Pancasila’.

Pernyataan itu disampaikan Puan Maharani saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Rabu lalu (2/9). Di mana ia mengatakan “Untuk Provinsi Sumatra Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,” kata Puan, tanpa menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya itu.

Hj. Emma Yohanna menilai, pernyataan Puan Maharani yang notabenenya juga tengah menjabat sebagai Ketua DPR RI sangat keliru. “Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD RI asal Sumbar, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatra Barat terhadap Negara Pancasila,” ungkap Emma Yohanna kepada Harian Koran Padang, Kamis (3/9) kemarin.

Selain terkesan masih meragukan komitmen Sumbar terhadap Negara Pancasila, Emma Yohanna juga merasa pernyataan tersebut telah memposisikan daerah yang diwakilinya sebagai pendatang baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau direnungkan, pernyataan seperti itu telah memposisikan Sumbar sebagai komunitas baru di Indonesia. Pertanyaan saya, Bung Hatta yang selalu bahu-membahu dengan Bung Karno untuk memerdekakan negeri ini, sesungguhnya siapa?” tukasnya.

Ia menyampaikan, posisi Pancasila di Sumbar bukan lagi menjadi komoditas politik. Karena keseharian masyarakat Sumbar yang dihuni mayoritas etnis Minang sudah mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami di Sumbar ini tidak ada yang merasa lebih Pancasilais. Kenapa? Ya, karena Pancasila itu sudah ibarat pakaian harian kami. Bahkan, sebelum Pancasila ini dirumuskan Bung Karno, etnis Minang sudah mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Emma mengingatkan Puan untuk lebih komprehensif melihat posisi Sumbar dalam perspektif sejarah Indonesia, kekinian dan di masa depan. “Pelajari sejarah, apa dan bagaimana peran para tokoh nasional asal Sumbar untuk memerdekakan negeri ini, sehingga akan lebih bijak menilai daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Ingat, Bukittinggi sebagai salah satu kota di Sumbar pernah jadi Ibu Kota Negara Pancasila ini,” kata Emma.

Bahkan dalam konteks reformasi, Emma juga punya catatan tersendiri tentang sejumlah bupati di Wilayah Provinsi Sumbar yang bukan putra asli daerah. “Pada era reformasi sekarang, hal biasa bagi kami ada pemenang pilkada bupati yang bukan asli daerah. Apa itu tidak Pancasilais? Pertanyaan saya, apa itu pernah terjadi di daerah pemilihannya?” tutupnya. (nst)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DIIKUTI 233 PESERTA Pemkab Pasaman Sukses Gelar Ujian SKB CPNS 2019

Kam Sep 3 , 2020
LUBUKSIKAPING, KP – Pemerintah Kabupaten Pasaman telah selesai melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2019. Seleksi itu berhasil dilaksanakan dengan sukses pada Selasa dan Rabu (1-2/9) di labor CAT Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pasaman. Berakhirnya seleksi CPNS tersebut ditandai dengan penyerahan […]