Usulkan Perubahan RTRW, Wabup Mentawai Temui Gubernur Sumbar

PADANG, KP – Pemkab Kepulauan Mentawai melakukan audiensi dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitnodi aula kantor gubernur terkait perubahan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (3/9).

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Bupati Kepalauan Mentawai Kortanius Sabeleake, Sekda Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan, anggota DPRD Mentawai, Asisten, Bappeda, BPN, dan para pejabat Kepulauan Mentawai. 

Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas terkait tata ruang dan wilayah. Di antaranya pemindahan fasilitas umum dan permukiman di tepi pantai ke zona aman hingga masalah sertifikasi tanah.

Wabup Kortanius Sabeleake menuturkan kegiatan pembangunan terkendala karena tanah tidak bisa disertifikatkan lantaran lokasi pembangunan berada di kawasan hutan produksi dan lindung. Menurut Wabup Kortanius sekitar 82 persen areal Mentawai adalah kawasan hutan.

“Persoalan ini membuat perpindahan penduduk akibatr tsunami tahun 2010 silam sampai sekarang belum kunjung selesai karrena lokasi pemukiman berada di hutan produksi,” katanya.

Oleh karena itu,lanjut Wabup Kortanius, Pemkab Mentawai mengusulkan perubahan hutan tersebut dalam revisi RTRW Provinsi Sumbar.

“Revisi RTRW ini sangat penting agar tidak ada pembangunan yang bertentangan dengan RTRW yang ada. Mentawai punya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar jika dilakukan revisi RTRW. Banyak lahan wilayah yang tidak masuk dan harus dipetakan kembali wilayah yang benar-benar cagar alam, perumahan, hutan industri, dan hutan produksi terbatas. Kami sangat berharap dukungan dari provinsi terkait revisi RTRW,” tutur Wabup Kortanius.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Irwan Prayitno menerangkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan daerah termasuk melakukan perubahan RTRW. Namun hal itu tidak bisa langsung ditangani 100 persen oleh daerah karena juga berkaitan dengan pemerintah pusat. Diantaranya Kementerian Kehutanan dan Lingkungn Hidup yang mempunyai kewenangan mengubah alih fungsi hutan.

“Namun kita bisa mengajukan usulan melalui Dinas Kehutanan,” ujar gubernur.

Ditambahkannya, secara prinsip Pemprov Sumbar setuju terhadap perubahan RTRW itunamun karena menyangkut kebijakan pusat maka pemprov akan segera mengurusnya dengan dinas terkait.

Irwan Prayitno mengakui bahwa daratan yang ada di Mentawai sangat sempit, hanya 18 persen sedangkan 82 persen adalah kawasan hutan negara dengan status hutan produksi dan hutan lindung.

Menurut gubernur, penyusunan revisi RTRWsangat membutuhkan data yang valid dari Pemkab Mentawai. “Kalau di provinsi tidak lama, kita hanya memfasilitasi dalam bentuk surat-surat. Menurut pengalaman yang ada kita juga pernah beberapa kali melakukan perubahan RTRW. Bahkan saat ini kita dipusat tinggal satu tahap lagi dari sekian banyak tahap perubahan. Memang cukup lama dipusat,”ujar Gubernur Irwan Prayitno. (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Hukum Adat Itu Kuat

Jum Sep 4 , 2020
DI setiap daerah biasanya ada hukum adat yang diberikan terhadap warga setempat atau pendatang yang terbukti melakukan kejahatan, melanggar norma-norma agama dan kesusilaan. Penerapan hukum adat ini masih terus dilaksanakanmeski tak begitu muncul ke permukaan. Hukum adat disepakati sebagai kekuatan bersama yang tidak lapuk kena hujan dan tak lekang kena […]