18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

BPKP Sumbar Gelar Workshop Evaluasi Penggunaan Dana Desa se-Kabupaten Solsel

PADANGARO, KP – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatra Barat menggelar workshop evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa bagi Wali Nagari dan Kepala OPD se-Kabupaten Solok Selatan (Solsel) di Aula Sarantau Sarurambi Kantor Bupati, Kamis (1/10). Turut hadir sebagai narasumber, Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori, Kepala BPKP Sumbar Buyung Wiyono, Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Rahayu Ningsih, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok, Budi Utomo.

Pjs Bupati Solsel diwakili Plh Sekretaris Daerah, Fidel Efendi mamaparkan, jumlah dana desa tahun 2020 sebanyak Rp44,9 Miliar dan sudah disalurkan hingga september sebanyak Rp37,5 miliar dengan jumlah persentase 83,5 persen dari total anggaran. Namun lanjutnya, pada april terbit PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam penanganan Covid-19, terjadi perubahan dan pergeseran jumlah dana desa yang digunakan lebih maksimal untuk penanganan Covid-19.

Ia menjelaskan, untuk Kabupaten Solsel, dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai tahap I dengan sasaran 6.061 KK dengan total anggaran Rp 10,9 Miliar. Sementara itu untuk BLT dari dana desa tahap II dan III sesuai permendes PDTT dan PMK digunakan untuk pembelian disinfektan beserta alatnya, pembelian masker serta pembelian APD sesuai skala desa.

Untuk pengawasan di lapangan, ia mengatakan pemerintah daerah telah memerintahkan OPD terkait melakukan pembinaan administrasi serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pengelola keuangan dan penguatan kelembagaan sekaligus monitoring evaluasi.

Namun demikian, ia mengakui masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Di antaranya selama pandemi Covid-19 adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, sehingga sangat berdampak pada pemerintahan nagari untuk menindaklanjutinya. “Pemerintahan nagari dan bamus harus melakukan pembahasan yang memerlukan waktu dan proses panjang sehingga mengakibatkan penyaluran agak terlambat kepada penerima manfaat,” ungkapnya.

Kemudian jelasnya, juga timbul perbedaan persepsi dalam merealisasikannya karena tidak sinkronnya Permendes PDTT nomor 7 dengan PMK nomor 50 tahun 2020 khususnya tentang penyaluran BLT dana desa untuk 3 bulan berikutnya. Ia berharap, melalui workshop tersebut tidak ada penyalahgunaan dana desa oleh aparatur pemerintahan nagari, terutama dana desa yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga tujuan untuk memutus mata rantai Covid-19 benar-benar terwujud.

Sementara itu Anggota Komite IV DPD RI sebagai narasumber menjelaskan, pengelolaan keuangan desa atau nagari mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah. Dan kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa kepada bupati setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan serta badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Sedangkan Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Buyung Wiyono mengungkapkan, permasalahan dana desa di Solsel disebabkan karena belum seluruh nagari di Solsel melakukan perubahan APBDes 2020. Hal itu katanya juga mengakibatkan alokasi dan penyaluran BLT dana desa tahap II menjadi terhambat. Selain itu, dengan belum adanya sosialisasi dan pembentukan tim fasilitasi penggunaan dana desa, mengakibatkan program Padat Karya Tunai Desa (PKDT) belum dimanfaatkan dengan optimal

Di samping itu lanjutnya, untuk pertanggungjawaban keuangan dan operasional belum dibuat oleh pengurus BUMNag secara baik sehingga pengelolaan keuangan BUMNag belum optimal. Keterlambatan pertanggung jawaban penggunaan dana kegiatan yang bersumber dari dana desa, juga menjadi permasalahan dalam penggunaan dana desa di Solsel. Dengan adanya beberapa permasalahan pada penggunaan dana desa tersebut, ia menyarankan agar wali nagari segera melakukan konsultasi. Baik itu kepada pemerintah daerah atau bisa langsung ke BPKP, sehingga permasalahan yang ada tidak berlarut dan menjadi masalah hukum di kemudian hari. (bus)