24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Bawaslu Kota Pariaman Lakukan Koordinasi Terkait APK

PARIAMAN, KP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman adakan koordinasi dan sosialisasi tahapan Pilkada tahun 2020 di Aula Kantor Bawaslu Kota Pariaman, Kamis (1/10) siang.Kegiatan itu merupakan tindak lanjut surat Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Nomor :170/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.00.01 perihal Instruksi Penertiban dan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Barat tahun 2020.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya melibatkan partai pengusung pasangan calon. “Tujuannya agar pihak partai pengusung dapat menyampaikan informasi terkait APK dan penertiban. Saat ini kami telah melakukan identifikasi APK yang telah terpasang di Kota Pariaman,” ungkapnya.

Riswan merinci, pada 4 kecamatan di Kota Pariaman pihaknya telah mengidentifikasi jenis APK yang dipasang oleh pasangan calon seperti baliho, spanduk, umbul-umbul spanduk dan lainnya. “Baliho yang telah terpasang ada sebanyak 274, umbul-umbul 11, videotron ada 20 dan spanduk ada 658,” terangnya.

Terkait apk tersebut pihaknya berharap kepada tim kampanye atau tim partai pengusung agar dapat menertibkan terlebih dahulu. “Sisanya baru kita bersama yang bersihkan,” ulas Riswan.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pariaman, Aisyah yang juga hadir dalam rapat tersebut menuturkan, karena kota Pariaman hanya terlibat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka terkait APK, zonasi dan aturan diatur pihak KPU Provinsi. “Kami hanya meneruskan keputusan dan aturan yang telah ditetapkan KPU Provinsi. Nah untuk surat keputusan (SK) dan teknis penertiban sudah kami serahkan kepada pihak SatPol PP Pariaman,” ungkap Aisyah.

Selain itu Aisyah juga mengungkap, pihaknya telah mengusulkan perubahan zonasi kepada KPU Provinsi. “Karena ada usulan dari teman-teman PPS, maka kami usulkan perubahan zonasi kepada KPU provinsi. Perubahan zonasi itu telah diplenokan KPU provinsi,” jelas Aisyah.

Terlepas itu semua, Aisyah mengatakan, APK akan difasilatasi KPU Sumbar yang akan diserahkan kepada pasangan calon. “APK yang akan diberikan adalah 5 baliho untuk masing-masing calon, 20 umbul-umbul, 5 videotron. Pasangan calon juga boleh menambah APK dengan total yang telah ditentukan,” sebutnya.

Kemudian dia juga menyinggung terkait iklan yang dimuat di media masa bahwa iklan diperbolehkan pada saat sebelum masuk masa tenang. Direncanakannya, pada 10 Oktober dilakukan penertiban terhadap APK Paslon Gubernur-Wakil Gubernur yang tidak mengikuti aturan.

Selain itu turut hadir dalam rakor tersebut Kepala BPKPD Kota Pariaman Buyung Lapau, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Elfis Candra, Perwakilan Polres Pariaman, Perwakilan Kodim 0308 Pariaman, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Syahrul, Kabid IKP Diskominfo Eka Putra Pernanda, perwakilan dari Kesbangpol dan Pengurus Parpol Pengusung Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang. (war/*)