19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Siap-siap, 8 OktoberPerda ‘AKB’ Berlaku di Padangpanjang

PADANGPANJANG, KP – Pasca disetujuinya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pengendalian dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kini Pemerintah Daerah mulai menyiapkan langkah – langkah untuk mengimplementasikanPerda tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Menindaklanjuti hal itu, Pemko Padangpanjang melalui BPBD Kesbangpol mulai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Gabungan yang terdiri dari unsur TNI-Polri, Pengadilan Negeri, Kejari, Dishub dan Satpol PP di ruang kerja Kepala BPBD Kesbangpol, Jumat (2/10).

Rapat kali membahas tentang penegakan hukum dan sanksi yang akan diberikan nantinya terhadap para pelanggar protokol kesehatan di Kota Padangpanjang.

Hadir dalam rapat tersebut, Kabag OPS Polres Padangpanjang, AKP. P. Simamora, Kasat Sabhara, Winendri, KapolsekAKP. Pamuji, Danramil yang diwakili Serka Purwanto, perwakilan dari Pengadilan Negeri Kota Padangpanjang, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Kasat Pol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Padangpanjang.

Untuk informasi, Perda AKB memuat beberapa kewajiban dan sanksi yang mesti diketahui masyarakat. Kewajiban tersebut antara lain menerapkan perilaku disiplin protokol kesehatan yaitu menggunakan masker diluar rumah, cuci tangan menggunakan air dan sabun, menjaga jarak serta tidak berjabat tangan saat mengucapkan salam.

Lalu menerapkan karantina mandiri atau sampai keluar hasil pemeriksaan bagi kontak erat pasien positif dan orang terkonfirmasi Covid-19 tapi tidak bergejala (OTG).

Selain itu juga terdapat denda Rp250.000 atau kurungan penjara selama dua hari bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker. Kemudian juga diatur kepada setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan usahanya diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp25.000.000.

Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padangpanjang, Marwilissaat dimintai keterangan menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi Perda Provinsi Sumbar tentang AKB yang telah disetujui oleh Mendagri ini.

“Kita akan sosialisasikan perda ini kepada masyarakat sampai dengan 7 Oktober mendatang dan diharapkan pada masa sosialisasi ini masyarakat sudah dapat mentaati aturan yang ada dalam perda tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 khususnya di Kota Padangpanjang,”harapnya.

Untuk penegakan hukum dan pemberian sanksi sendiri, Marwilis mengatakan, ada beberapa sanksi yang akan diberikan terhadap para pelanggar protokol Covid-19 di Kota Padangpanjang. Beberapa sanksi dan penegakan tersebut tetap mengacu kepada Perda AKB No 6 Tahun 2020 tersebut.

“Bagi pelanggar nanti akan diberi sanksi sosial yaitu diberikan rompi oren dan dimasukan ke dalam mobil truk pelanggar protokol kesehatan menuju lokasi – lokasi tertentu untuk melakukan goro sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan di perda yaitu selama 90 menit,”ungkapnya.

Disamping itu nanti juga akan ada sanksi kurungan yang merupakan sanksi terakhir bagi para pelanggar protokol kesehatan. Lamanya kurungan yang akan diberikan kepada pelanggar yaitu 2 hari.

“Dari pengadilan negeri untuk sanksi kurungan ini sudah siap. Walaupun nanti sidangnya dilakukan secara online atau pun tatap muka. Namun kalau nanti di gedung M.Syafei memungkin tempatnya mungkin kita lebih efektif menjadikan M.Syafei sebagai tempat sidang bagi para pelanggar nanti, “jelasnya.

Beliau berharap kepada masyarakat untuk dapat mematuhi segala bentuk aturan yang telah tertuang dalam Perda AKB. Sehingga dapat terhindar dari segala bentuk sanksi yang akan menjerat. (sup/*)