18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Tiga Walinagari di Guguak Mengaku Berhati-hati Gunakan Dana Desa

SOLOK, KP – Tiga orang Walinagari di Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, mengaku sangat hati-hati dan teliti dalam penggunaan Dana Desa. Karena kalau tidak tepat sasaran bisa berurusan dengan pihak hukum. Ketiga Walinagari itu yakni Walinagari Koto Gaek Guguak Mardi Handerson, Walinagari Koto Gadang Guguak, Charles Cambra dan Walinagari Jawi-Jawi Guguak, Laswir Malin Putieh.


“Walinagari sebagai aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat, memiliki peranan penting dan menjaga serta mengimplementasikan kearifan lokal pada sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Walinagari bukan saja sebagai seorang pemimpin nagari, tetapi juga ujung tombak pembangunan di nagari,” sebut Walinagari Jawi-Jawi Guguak Laswir Malin Putieh, Jumat (2/10).

Untuk itu jelasnya, penggunaan dana nagari atau desa harus tepat sasaran dan arahkan uang itu untuk berputar-putar terus di desa tersebut. Artinya permodalan di desa akan semakin banyak.

Sementara itu Walinagari Koto Gadang Guguak Charles Cambra, juga mengaku sangat hati-hati dalam penggunaan dana desa. “Kita mengharapkan penggunaan dana desa tersebut dimusyawarahkan dan betul-betul fokus serta ada manfaatnya untuk desa. Seperti pembangunan jalan yang becek dan pasar desa serta irigasi. Inilah di antara penggunaan dana desa, ada produktivitas di situ, ada manfaatnya di situ. Jangan sampai penggunaan dana desa ini tidak terkontrol sehingga penggunaannya melenceng ke mana-mana,” sebut Charles.

Hal yang sama juga disampaikan Walinagari Koto Gaek Guguak Mardi Handerson, dimana menurutnya penggunaan dana desa harus tepat sasaran. Namun saat ini, semenjak Covid-19 melanda dunia, pemanfaatan dana desa memang kurang maksimal untuk pembangunan di dalam nagari karena pemerintah lebih fokus menuntaskan Covid-19. “Tahun ini kita belum bisa memaksimalkan kondisi pemerintahan di nagari secara baik, sementara pembangunan kita kembali ke nagari sebuah keinginan untuk kembali membangun nilai-nilai budaya dan adat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita,” sebutnya.

Untuk itu menurut Mardi Handerson, butuh kebersamaan dalam membangun pencitraan nagari yang lebih ideal dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat di masa akan datang. Sehingga potensi pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditambahkan Mardi, ada beberapa yang patut  menjadi perhatian serius, yakni pertama belum maksimalnya perhatian pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada nagari-nagari. Kedua, adanya aparatur pemerintahan nagari terjebak pada eforia masa lalu, sehingga mengenyampingkan berbagai nilai-nilai positif pada era modern saat ini. Kita memberi apresiasi kepada beberapa nagari yang berhasil mentransformasikan diri kepada nilai-nilai modern tanpa kehilangan jati diri dan nilai budaya lokal.

“Yang ketiga adalah rendahnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan nagari, sehingga berdampak pada tingkat pemberian pelayanan kepada pemberdayaan masyarakat di nagari. Dan keempat, lemahnya regenerasi kehidupan bernagari sebagai akibat minimnya sosialisasi dan pendekatan kepada generasi muda dan itulah tugas kita ke depannya,” terang Mardi.

Dalam penggunaan dana desa, pihaknya mengaku selalu berkoordinasi dengan BPN dan tokoh masyarakat agar tepat sasaran. (wan)