28 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Kedisiplinan Warga Kunci Sukses Penerapan Perda AKB

BUKITTINGGI, KP – Dalam rangka penegakan Perda Provinsi Sumatra Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Anggota DPRD Bukittinggi, Ibnu Asisdari Fraksi PKS menilai tengah menanti tuah Perda AKB tersebut untuk memutus penyebaran Covid-19 di Sumbar.

Kepada KORAN PADANG, Ibnu Asis menyebutkan, Pemprov dan DPRD Sumbar akhirnya secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Jumat (11/9). Di mana saat itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, itulah Ranperda AKB pertama di Indonesia. Bahkan pembahasannya bersama DPRD Provinsi Sumbar dilakukan hanya dalam 9 hari.

Dijelaskannya, secara umum Perda tersebut tidak hanya mengatur tentang AKB di masa pandemi Covid-19 saja, melainkan antisipasi menghadapi masa-masa krisis atau keadaan tidak normal lainnya. Secara khusus, melalui Perda itu Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengingatkan dan mengajak setiap warga untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih pada setiap waktu dan keadaan, terlebih di saat pandemi melanda atau mewabah.

Di antaranya selalu mengkonsumsi makanan halal, bergizi dan sehat, memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan, menjaga jarak secara fisik, menghindari kerumunan secara sosial dan rajin berolahraga serta mendapat vitamin D yang cukup dari sinar ultra violet. Dan secara spesifik di dalam Perda itu juga diatur berkenaan dengan penetapan sanksi bertahap bagi setiap orang atau institusi yang melanggar aturan memakai masker. Bahkan sanksi untuk mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun tidak mau melakukan isolasi (karantina) alias masih berkeliaran.

Dia menyebutkan, sanksi tersebut berupa teguran lisan, tertulis, sanksi sosial, hingga sanksi administratif dan denda dari Rp 100 ribu, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu hingga Rp 15 juta serta sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama 2 hari hingga satu bulan. Beragam sanksi tersebut nantinya diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelakunya.

Mencermati hal tersebut, menurut Fraksi PKS DPRD Bukittinggi itu, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada Pemprov dan DPRD Sumbar atas inisiasi luar biasa menyusun dan membentuk Perda AKB di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Dan bahkan akhir-akhir ini menunjukkan eskalasi yang semakin meningkat signifikan.

“Saat ini, tentunya kita menunggu sekaligus membersamai wujud nyata Pemprov Sumbar melakukan sosialisasi massif dari Perda tersebut hingga ke pelosok negeri dan Pemda Kabupaten/Kota di seluruh Sumatra Barat. Sosialisasi dimaksud bukan saja berkenaan dengan penerapan sanksi bagi setiap orang atau institusi pelanggar masker, namun sosialisasi secara utuh dan menyeluruh dari semua substansi Perda tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, untuk jangka pendek sekarang muncul pertanyaan tentang hal apa saja yang mesti segera dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Sumatra Barat. Setidaknya kata dia, ada beberapa hal teknis, substantif, penting dan mendesak yang bisa dilakukan Pemda Kabupaten/Kota di seluruh Sumbar, termasuk di Kota Bukittinggi.

Di antaranya, Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 setempat membantu Pemprov Sumbar bersama-sama melakukan sosialisasi massif, utuh dan menyeluruh terhadap Perda AKB tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Termasuk kalangan pendidikan, tokoh agama, pemuka masyarakat, penggerak PKK dan dasawisma, pengusaha, pedagang, buruh, sopir dan lain-lain.

Kemudian lanjutnya, Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 setempat menyiapkan SDM dan perangkat yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di daerah.

Berikutnya, Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 setempat mengaktivasi peran serta dan keterlibatan aktif Kampung Tangguh Nusantara, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Nagari, Kelompok Swadaya Masyarakat, Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana serta Lembaga Sosial Masyarakat dan lain-lain dalam kaitannya dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 dan memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19 berbasis Kelurahan.

Politisi asal fraksi PKS itu berpendapat, di antara faktor lain yang akan menjadi kunci sukses penerapan Perda AKB itu di lapangan adalah kesiapan, kesungguhan, ketaatan dan kedisiplinan setiap warga untuk melaksanakan protokol kesehatan di dalam aktifitas sehari-hari. Dia yakin, jika pelaksanaan Perda di lapangan dilakukan secara konsisten dan kontiniu dan setiap warga mematuhi protokol kesehatan. Maka Insya Allah akan mencegah munculnya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19. Pada sisi lain diharapkan dapat menekan bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

“Di samping itu, tentunya kita boleh menaruh harapan besar melalui “tuah” Perda ini, bahwa pelanggaraan protokol kesehatan dalam berbagai bentuknya akan semakin berkurang. Sehingga derajat kesehatan warga masyarakat akan semakin meningkat, aktifitas roda perekonomian masyarakatpun akan semakin berputar kuat,” pungkasnya optimis. (eds)