18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pilkada Tidak Ditunda, Protokol Kesehatan Wajib Diutamakan

SOLOK,KP – Penjabat Sementara Walikota Solok Asben Hendri, mengikuti video conference pelaksanaan kampanye Pilkada serentak 2020, di Ruang Rapat Walikota Solok, Jumat (2/10). Turut hadir pada kesempatan itu Dandim 0309/Solok Letkol Arm Reno Triambodo, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil, Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, Kakan Kesbangpol Kota Solok Fidliwendi, Kepala Bagian Pemerintahan Hendri dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Nurzal Gustim.

Di samping itu, vicon tersebut terhubung dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo, Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI Abhan, serta para pejabat terkait dan kepala daerah peserta Pilkada serentak.

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, secara umum dalam minggu pertama ini proses kampanye berjalan lancar. Kuncinya tetap melaksanakan protokol kesehatan agar wabah Covid-19 tidak bertambah besar. Pemerintah tidak membolehkan kerumunan lebih dari 50 orang. Adapun kerumunan sebanyak 50 orang tersebut dibolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dia mengatakan, proses pilkada tidak ditunda, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan. Meskipun saat saat ini kampanye memang masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Diminta kepada Polri untuk dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu. “Ke depan, kita akan semakin mengintensifkan dialog-dialog dan mengikutsertakan ormas-ormas agar dapat menyatukan persepsi dan menyukseskan Pilkada nanti,” ujarnya.

Sementara itu Plh Ketua KPU RI, Ilham Saputra mengatakan, KPU telah melakukan langkah di antaranya ketegasan menindak jika terjadi pelanggaran, mendorong paslon menaati aturan kampanye, pemantauan lebih intensif lagi, bimbingan teknis juga lebih intensifkan lagi, optimalisasi pemanfaatan media sosial yang bisa diakses oleh daerah.

Sedangkan Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, kendala dan hambatan pelaksanaan pokja di daerah ialah belum serentaknya pembentukan pokja di daerah, keterbukaan anggaran, penafsiran yang berbeda dalam hal kewenangan atau tanggung jawab, keterbatasan SDM serta pola koordinasi belum maksimal. (van)