Sidang Gugatan Pilkada Iriadi-Agus Syahdeman Berujung Penonaktifan Anggota TPD

admin

SOLOK, KP – Bakal calon Bupati Solok 2021-2025, Iriadi dt. Tumanggung dan pasangannya Agus Syahdeman, mengadukan KPU Kabupaten Solok kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).Pengaduan itu dilakukan Iriadi-Agus Syahdeman (ASD), terkait dibatalkannya pasangan itu menjadi calon bupati karena gagal pada tes kesehatan yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Saat ini Bawaslu sudah memproses pengajuan permohonan sengketa dan masih memverifikasi untuk menentukan apakah terpenuhi syarat formil dan materil,” kata Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Sumbar Alni, Minggu (4/10).

Alni menyebut, pihak Iriadi mengajukan permohonan sengketa pada Senin (28/9). Setelah itu, Bawaslu akan melakukan verifikasi. Bila permohonan memenuhi syarat, proses akan dilanjutkan ke sidang untuk menentukan keputusan akhir. Bila pemohon sengketa Pemilu atau Iriadi memenangkan gugatan, menurut Alni, KPU harus mengikuti aturan yang berlaku. “Kalau disidang, maka di sana akan dilakukan pengajuan bukti-bukti, setelah itu baru bisa diputuskan oleh majelis sidang,” ucapnya.

Pada kesempatan berbeda, Komisioner KPU Sumbar Izwaryani menyebut, KPU sudah melalui tahapan sampai penetapan calon sesuai peraturan. Meski begitu menurut dia, KPU akan menghormati apapun nanti keputusan yang diambil Bawaslu. “Kalau menang gugatan ya kita akan laksanakan apa yang menjadi keputusan Bawaslu,” kata Izwaryani.

Disebutkannya, saat ini pasangan calon kepala daerah di Sumbar termasuk dari Kabupaten Solok sudah memasuki masa kampanye sejak Sabtu (26/9). Namun pihak Iriadi dan Agus Syahdeman sangat menyayangkan keputusan KPU yang mengirim pengacara tercatat sebagai memakai pengacara Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yakni Dr. Aerma Deva. “Dengan memakai pengacara TPD, apakah ini tidak akan mempengaruhi keputusan majelis. Dan apakah tidak ada pengacara lain di Solok?,” sebut Agus Syahdeman, Minggu (4/10).

Dia menanyakan, dengan memakai pengacara Dr. Aerma Deva yang hingga saat ini masih Tim Pemeriksa Daerah (TPD) apakah tidak akan mempengaruhi keputusan majelis?.  Tapi sampai akhir persidangan, dari info Prof Muhamad selaku ketua DKPP Sumbar, beliau akan di nonaktifkan. “Yang menjadi tanda tanya kenapa KPU memakai pengacara yang jelas merupakan anggota TPD yang kerjanya mengawasi Bawaslu dan KPU, bukan DKPP tapi TDP?,” tanya Agus Syahdeman.

Dia menyebutkan, di hari pertama waktu tahapan musyawarah mufakat sudah diingatkan tim pengacara agar tidak memakai pengacara TPD. Tapi beliau bersikeras mau juga jadi PH KPU, karena katanya tidak ada aturan hukum yang mengatur dia selaku anggota TDP menjadi PH. Agus Syahdeman juga mempertanyakan, bahwa sidang juga belum maksimal menerapkan protokol kesehatan, tidak jaga jarak juga nampaknya belum maksimal diterapkan.

Menurut Agus Syahdeman, pihaknya yakin KPU Kabupaten Solok sebagai penyelenggara Pilkada adalah orang-orang pilihan yang integritasnya tidak perlu diragukan lagi. “Mereka adalah orang pilihan yang berkomitmen memajukan demokrasi Tanah Air. Tetapi di fakta persidangan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dengan Pemohon pasangan Iriadi-Agus Syahdeman di Bawaslu, KPU Kabupaten Solok menggunakan pengacara oknum Tim Pemeriksa Daerah atau TPD yang punya konflik kepentingan dalam masalah ini. Dan kabarnya tadi sudah dinonaktifkan,” terang Agus Syahdeman.

Namun ke depan pihaknya berharap, sebagai wasit berlakulah adil, berpegang teguhlah kepada aturan perundang-undagan yang ada agar demokrasi tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Juga agar image yang berkembang di masyarakat, terutama di kalangan pendukung Paslon Iriadi-ASD, bahwa ada yang berkepentingan, dan tangan-tangan ghaib yang tidak menginginkan Iriadi-ASD sebagai kompetitor di Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember mendatang.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Solok, Ir. Gadis saat dihubungi terkait masalah tersebut menjawab, sebaiknya masalah itu ditanyakan saja ke Bawaslu. Sedangkan saat dihubungi, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Afri Memori tidak bisa dihubungi karena yang bersangkutan tidak mengangkat Handphone. Sebelum itu, KPU Solok pada 25 September 2020 lalu sudah mengundi nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok. Di mana nomor urut 1 jadi milik Nofi Chandra-Yulfadri, nomor urut 2 Epyardi Asda-Jon Firman Pandu dan nomor urut 3 untuk Desra Ediwan Anantanur-Adli. (wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Terpasang tak Sesuai Aturan, APK Paslon Kepala Daerah Ditertibkan

LIMAPULUH KOTA, KP- Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar serta pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota yang tidak sesuai aturan, dibongkar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota bersama Tim Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol-PP dan Dishub. Pembongkaran paksa terhadap APK itu […]