18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Sumbar Resmi Terapkan Perda AKB, Masyarakat Tak Pakai Masker Dikenakan Sanksi

PADANG, KP – Pemprov Sumbar resmi menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diesease 2019 (Covid-19) usai disetujui Mendagri dan mendapat nomor registrasi 6-124/2020. Aturan ini juga sudah diundangkan Sekda pada Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187.

“Perda ini dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19,” ungkap gubernur Sumbar Irwan Prayitno di sela-sela sosialisasi perda tersebut, Minggu (3/10).

Dijelaskannya, dalam perda itu diatur mengenai sanksi denda dan pidana kurungan. Dengan adanya sanksi tegas, diharapkan protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik dan disiplin. Untuk teknis pelaksanaan sanksi, dilakukan oleh Satpol PP, pihak kepolisian, dan TNI.

“Perda ini harus benar-benar ditegakkan agar bisa memutus mata rantai covid-19. Kalau tidak ada sanksi, masyarakat tidak taat dan disiplin patuhi protokol kesehatan. Namun dengan sanski dan tindakan tegas tentu kita bersama dapat memutus mata rantai penyebaran covid 19 ini,” ucap Irwan Prayitno.

Gubernur mengajak pemda kabupaten dan kota untuk menyamakan persepsi dan bergerak bersama turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan Perda Nomor 6 tahun 2020 itu. Ia juga meminta pemda menggandeng TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi.

“Penerapan sanksi dilaksanakan secara bertingkat diawali dengan sanksi teguran, sanksi administrasi, terakhir sanksi pidana. Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Kita berharap masyarakat dapat memahami dan disiplin memakai masker dan menjaga jarak,” tegas Gubernur.

Dalam pasal 6 Perda AKB disebutkan ‘Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian covid-19 menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas; menjaga daya tahan tubuh; melakukan wudhu bagi yang beragama Islam; menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi: cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya; wajib menggunakan masker di luar rumah; menjaga jarak fisik (physical distancing); dan/atau mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan’ .

Kemudian, ‘menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif covid-19; dan/atau orang yang terkonfirmasi covid-19 tetapi tidak bergejala’.

Selain itu juga disebutkan kewajiban bagi pelaksanaan usaha/penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru di mana wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha, mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker, memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker, melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang satu meter, dan mencegah kerumunan orang.

SANKSI ADMINISTRASI

Pada Pasal 92 disebutkan sanksi administrasi bagi setiap orang dan bagi setiap penggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban, yaitu bagi perorangan teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitasi umum, denda administratif Rp100.000, daya paksa polisional. Sedangkan bagi penanggung jawab kegiatan/usaha teguran lisan, terguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif Rp.500.000.

Selain itu juga ada sanksi bagi pelaksanaan pelayanaan pariwisata berupa sanksi administratif dari teguran lisan hingga pencabutan izin dan denda Rp500.000

Selanjutnya sanksi bagi penanggung jawab /pemilik usaha transportasi berupa sanksi administratif berupa reguran lisan hingga pencabutan izin dan denda Rp500.000

SANKSI PIDANA

Lebih lanjut Perda AKB juga mencantumkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp250.000. Tindak pidana ini hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Bagi penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp15 juta.

Sedangkan b

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Satpol PP Provinsi melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian covid-19 di daerah. Dalam penegakan hukum Satpol PP provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah kabupaten/kota dan/atau dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian, TNI, dan Instansi/lembaga terkait lainnya. Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis dan dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum dilakukan paling lama 1 x 24 jam.

Sementara basis data/sistem informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumbar di mana setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP mendata nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistim informasi. (mas)