9 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Walikota Fadly Amran : Tegakkan Perda ‘AKB’ dengan Tegas

PADANGPANJANG, KP -Perda Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebisaan Baru (AKB), bakal diterapkan di Kota Padangpanjang,8 Oktober mendatang, yang diawali masa sosialisasi, Kamis 1 Oktober lalu, pasca persetujuan Mendagri pada 30 September lampau.

Di dalam Perda tersebut diantaranya, dijelaskan sanksi bagi yang tidak menggunakan masker di luar rumah, baik perorangan maupun penanggung jawab kegiatan. Tahapan sanksi dimulai dariteguran lisan, tertulis,kerja sosial membersihkan fasilitas umum, hingga kurungan penjara atau denda.

Pelanggar akan masuk data base aplikasi Sipelada (Sistim Informasi Data Pelanggar Perda), dibuat khusus oleh Pemprov Sumbar.

Walikota Padangpanjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malanomenyampaikan, Perda provinsi itu harus dijalankan dengan tegas.

“Tegakkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru ini se tegak tegaknya,” ungkap Wako Fadly saat acara Rapat Forkopimda dengan Tema Pengetatan Pelaksanaan Protokol Covid-19 dan Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pilkada Gubernur Tahun 2020, baru-baru ini di Hall Lantai III Balaikota Padangpanjang.

Esensi dari Perda itu menurut Wako, supaya masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19 seperti memakai masker ke luar rumah.”Tidak akan mungkin Covid bisa selasai tanpa ada kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan,” kata walikota.

Fadly berharap masa sosialisasi bisa dilaksanakan secara total dan masyarakat bisa sadar pentingnya memakai masker.”Apabila semua berkomitmen menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, penyebaran Covid-19 akan bisa diatasi,” katanya.

Di tempat yang sama Wakil Walikota Padangpanjang, Asrul menyampaikan, keterlibatan seluruh stakeholder dibutuhkan dalam mensosialisasikan Perda AKB, termasuk perangkat RT.

Pendapat itu senada dengan Ketua DPRD Kota Padangpanjang, Mardiansyah. “Perda ini perlu diedarkan ke rumah-rumah,” ungkap Mardiansyah.

Kapolres Padangpanjang, AKBP Apri Wibowoyang hadir saat itu menyampaikan dukungan atas di berlakukanya Perda tesebut.

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Dandim 0307 Tanahdatar, Ketua Pengadilan Negeri, dan berbagai unsur lainnya.

Tampak hadir Sekdako Padangpanjang, Sonny Budaya Putra, sejumlah kepada OPD dan pejabat lainnya.

Perihal Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Tahun 2020 yang turut dibicarakan saat rapat itu diketahui, dimulai 26 Septembersampai 5 Desember. Pasangan calon hanya bisa melakukan pertemuan dalam ruang yang dibatasi jumlahnya. “Tidak ada lagi tempat pertemuan kampanye akbar, di khatib Sulaiman,” ungkap Ketua KPU Padangpanjang Okta Novisyah. (sup/*)