27 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Bupati Solok Terpilih Diharap Tuntaskan Masalah Gedung Baru DPRD yang Terlantar

SOLOK, KP – Tokoh masyarakat Kabupaten Solok Ossie Gumanti, sangat berharap agar Bupati dan Walikota Solok terpilih nantinya, bisa menuntaskan masalah gedung DPRD Kabupaten Solok yang sudah dibangun Pemerintah Kota Solok, di mana gedung tersebut hingga kini tidak jelas statusnya. Dia mengatakan, sudah dua orang Bupati dan Walikota, namun nasib gedung megah itu tidak jelas.

Sebelumnya kata dia, karena berlarut-larut masyarakat Solok malah meminta aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Solok yang dibangun Pemerintah Kota Solok tersebut. Yang mana dulunya gedung itu dibangun dengan maksud tukar guling dengan aset Kabupaten Solok yang ada di Kota Solok. Namun hingga mendekati puluhan tahun, masalah tukar guling itu tidak juga tuntas. “Kita tentu berharap Bupati dan Walikota terpilih, bisa ‘duduk beropok’ bersama Pemda Sumbar, Kejati, BPK atau penegak hukum lain agar gedung itu jelas statusnya,” terang Ossie.

Dikatakannya, jika tidak ada kejanggalan dan penyelewengan, pihaknya merasa Pemkab Solok sudah mau menerima kantor tersebut. Dia menilai, pasti ada apa-apanya, jika MoU memang seusia pasti tukar guling tersebut sudah tuntas. “Jadi daripada lapuk dan hancur tidak ditempati  lebih baik penegak hukum menuntaskan dan turun mengaudit dana pembangunan kantor DPRD itu, agar semuanya jadi jelas dan tidak ada dugaan miring dari masyarakat. Kasihan, dana APBD miliaran rupiah uang rakyat terbuang tidak jelas, ” tutur Ossie.

Dia menjelaskan, hingga saat ini kantor itu tidak terurus dan di sekelilingnya sudah ditumbuhi semak dan sampah bertebaran di sana-sini. Bahkan anehnya lagi, di saat anggota DPRD Kabupaten Solok bersidang, puluhan anjing liar juga tampak berteduh dan seakan juga bersidang membahas rencana nasib mereka. Karena lokasi kantor DPRD baru itu bersebelahan atau di belakang ruang sidang utama kantor DPRD kabupaten Solok sekarang. 

Meski sudah berlarut-larut jelasnya, hingga saat ini masalah tukar guling aset Pemerintah Kabupaten Solok dengan Kota Solok itu belum ada titik terangnya. Setelah rampung dibangun sejak lima tahun lalu kata dia, kabarnya Pemkab Solok yang waktu itu masih dipegang Bupati Syamsu Rahim tidak mau menerima aset itu karena nilainya tidak sepadan dengan aset yang ada di kota. Bahkan ada juga yang menyebut kurang harmonisnya hubungan Bupati dan Walikota Solok masa itu. “Harusnya ada upaya penyelesaian dan itikad baik dari kedua pemimpin baik Kabupaten maupun Kota Solok, ” ulasnya. 

Menurut Ossie, saat ini gedung ruang sidang yang dibangun Pemko Solok itu seperti bangunan tua banyak hantunya, seram dan sudah berlumut. Di beberapa bagian seperti atap, tampak sudah mulai rusak, sementara sekeliling gedung ditumbuhi semak liar. Bahkan sesuai cerita beberapa petugas Satpol yang bertugas di Kantor DPRD Kabupaten Solok, jika malam dari ruang kosong bangunan itu sering terdengar suara aneh seperti lemparan besi. “Iya benar, jika malam tiba, kami sering mendengar suara lemparan besi atau kadang seperti ada suara orang berbicara yang sumbernya dari bangunan tersebut,” jelas Hendro, salah seorang petugas Satpol PP. 

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Solok Zulhatrijon, ketika diminta tanggapannya masalah gedung itu enggan berbicara banyak karena tidak terlalu memahami masalah tersebut. Namun Zulhatrijon menginginkan gedung itu bisa segera dipakai secepatnya, karena DPRD Kabupaten Solok memang sudah membutuhkan ruang sidang lebih baik dari sekarang. “Tanya saja anggota dewan periode lalu, mungkin lebih memahaminya,” tuturnya.

Ketua DPRD Kabupaten Solok H. Hardinalis Kobal, sewaktu berbincang dengan wartawan di sebuah rumah makan di Arosuka Minggu lalu, juga meminta agar Pemko dan Pemkab Solok segera menuntaskan masalah bangunan itu. “Kita dari Pemkab Solok diwakili Sekda baru-baru ini memang sudah pernah duduk membicarakan hal tersebut dengan Pemko Solok dan Kejari serta pihak terkait. Namun yang seharusnya lebih serius tentu Pemerintah Kota Solok, sebab titik masalahnya ada di Pemko Solok,” jelasnya.

Ketua DPRD yang dekat dengan semua lapisan masyarakat itu juga menyebutkan, dalam pertemuan itu pihak Kajari menganjurkan agar permasalahan tersebut dibawa saja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar dan hal itu dilakukan kedua pemerintah daerah terkait. Hardinalis juga menjelaskan, secara pribadi waktu menunaikan ibadah haji di Mekkah tahun 2016 lalu, dirinya pernah berdiskusi dengan mantan Sekdaprov Sumbar waktu itu, yakni Ali Asmar untuk menuntaskan masalah tersebut.

“Saya meminta kepada Bapak ali Asmar waktu sekamar dengan saya agar segera menyelesaikan masalah tukar guling gedung DPRD ini antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Kota Solok. Tapi sampai sekarang belum ada realiasasinya, padahal waktu di Mekkah, beliau satu kamar dengan saya dan berjanji akan menuntaskan masalah ini. Tapi sampai sekarang kok masih ngambang,” jelasnya.

Namun dia mengharapkan keseriusan Pemko untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi hubungan kedua Pemerintah itu saat ini sangat harmonis, namun menurutnya tergantung niat kedua pemimpin yang bertetangga dan bersaudara tersebut. (wan)