18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD Gelar Paripurna Penyampaian Tiga Ranperda Pemko Padang

DPRD Kota Padang menggelar rapat paripura penyampaian tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Padang. Tiga ranperda itu seperti Ranperda Adaptasi Kebiasan Baru, Ranperda Penganganan dan Pengendalian Rabies, serta Ranperda Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani tersebut berlangsung diruang sidang utamaDPRD Kota Padang, Senin(5/10).

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani menjelaskan, rapat paripurna yang berlangsung bertujuan memenuhi dan menindaklanjuti surat Plt Walikota Padang nomor 180.185/Huk-Pdg/IX2020 tanggal 28 September 2020 tentang penyampaian tiga ranperda Pemko Padang.

“Berdasarkan rapat dari badan musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 31 Agustus 2020, salah satu hasil rapatnya menjadwalkan rapat paripurna dewan tentang penyampaian secara resmi dari Plt Walikota Padang terhadap tiga Ranperda Kota Padang,” ucapnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi mewakili Plt Walikota Padang menyampaikan, tiga ranperda disusun dalam pengendalian Covid-19 yang pada saat ini masih tinggi.

Selain itu, pengendalian penularan rabies dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika seperti lem dan zat adiktif yang sangat berpengaruh pada generasi muda.

Lebih lanjutEdi Hasymi menyampaikan, keputusan DPRD Kota Padang nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan DPRD No. 34 tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) tahun 2020.

“Salah satu yang menjadi usulan dari Pemko Padang tentang protokol kesehatan, yang mengatur tentang penanganan dampak Covid-19. Apalagi pada saat ini, Pemko Padang menyesuaikan dengan perda yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dengan menjadikannya adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011,” ucapnya.

Selanjutnya, ranperda adaptasi kebiasaan baru disusun bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, sehingga masyarakat terlindungi serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Materi dari Ranperda Adabtasi Kebiasan Baru mengatur tentang tangagung jawab dan kewenangan, hak dan kewajiban, peran serta masryarakat, dan juga yang lebih pentingnya pembinaan dan pengawasan,” jelasnya.

Menyangkut Ranperda Penanganan dan Pengendalaian Rabies,Edi Hasymi menjelaskan berdasarkan data dari Januari-Juli 2019, kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) terjadi sebanyak 553 kasus.

“Kasus HPR yang paling tinggi terjadi di Dharmasraya, sebanyak 108 kasus, Tanahdatar sebanyak 57 kasus dan Kota Padang sebanyak 56 kasus. Alhasil, Sumbar menjadi daerah nomor dua tertinggi di Indonesia dalam kasus HPR,” ucapnya.

Untuk itu, dalam renperda penanganan dan pengendalaian rabies, akanada sanksi bagi setiap orang yang memelihara atau menelantarkan hewan yang terindikasi rabies.

“Kami akan mengenakan denda sebesar Rp1 juta, agar masyarkat yang memiliki HPR dapat menjaga hewannya sehingga tidak menularkan rabies,” ucapnya.

Selanjutnya, Edi Hasymi menjelaskan tentang ranperda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

“Raperda ini lebih menekankan pada fasilitas dan rehabilitasi para pecandu untuk memulihkan kepada ketergantunagan narkotika dan precursor narkotika, sehingga pecandu dapat kembali kepada kehidupan normal,” tutupnya. (*)