20 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Tok! DPR Sahkan UU Cipta Kerja

JAKARTA, KP – Langkah senyap DPR dan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU akhirnya terwujud. DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar Senin (5/10).

Meskipun dihujani interupsi dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan juga drama-drama politik, RUU kontroversial itu berhasil disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

“Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan RUU Cipta Kerja inidan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja. Pimpinan, kenapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat di luar bertanya-tanya,” kata anggota FPD Irwan dalam rapat paripurna itu.

Kemudian, Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Azis Syamsuddin menanyakan apa substansi dari interupsinya.

Irwan menjawab bahwa RUU ini memperparah kerusakan lingkungan, menghilangkan hak-hak di daerah, dan menghilangkan hak-hak rakyat kecil. “Kalau mau dihargai tolong hargai…” tiba-tiba mikrofon Irwan mati.

Azis Syamsuddin menjelaskan bahwa pembahasan di tingkat pertama telah dilakukan, FPD juga ikut pembahasan dalam rapat kerja (raker), rapat panja, rapat timus dan timsin, dan pembicaraan di tingkat pertama telah dilakukan.

Kemudian, anggota FPD lainnya Didi Irawadi mengajukan interupsi. Ia mengajak pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah untuk melihat langsung ke luar. “Hari ini, banyak pekerja dan masyarakat yang menderita akibat covid-19. Tidak bijaksana jika RUU kontroversial ini disahkan hari ini,” ujarnya.

Kembali, Azis mempertanyakan apa substansinya.

Didi mengatakan bahwa FPD meminta pengambilan keputusan RUU Ciptaker ini ditunda. Dan jika keputusan ini tidak bulat, dia menyarankan mekanisme voting.

“Jika keputusan ini menjadi keputusan yang tidak bulat, kami minta divoting saja. Ini bukan keputusan menang dan kalah. Bukan masalah,” kata Didi.

Namun, Azis meminta agar Didi tidak mengajarkan soal mekanisme pengambilan keputusan kepada pimpinan DPR.”Pak Didi tidak perlu mengajari kami,” pintanya.

Didi menegaskan bahwa pihaknya tidak mengajari pimpinan, tapi ini karena adanya aspirasi dari publik yang demikian luar biasa. Sebagai wakil rakyat yang haknya sama dengan pimpinan DPR, ia berhak menyampaikan apa yang menjadi aspirasi.

“Kalau tidak tercapai saya kira ada mekansime yang dilakukan yakni mekanisme ditunda atau voting,” tegas Didi.

Lalu, Azis pun membacakan 3 Pasal dalam Tatib DPR, yakniPasal 164, 208 dan 312. KemudianAzis pun menanyakan apakah pembacaan sikap dari 9 fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna itu dapat disetujui menjadi sebuah keputusan.

“Setelah kita ketahui bersama, 6 menyetujui secara bulat, 1 menerima dengan catatan Fraksi PAN dan 2 menyatakan menolak (Demokrat dan PKS). Berdasarkan mekanisme Tatib Pasal 312 dan 313, mengacu pada Pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan rapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam sidang paripurna. Dapat disepakati?” tanya Azis.

Mayoritas anggota yang hadir secara fisik maupun virtual menyetujui dan menyepakati RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Lalu, Azis mengesahkannya dengan mengetuk palu.

Diketahui, Rapat Paripurna itu dihadiri oleh 318 anggota secara fisik maupun virtual, namun mayoritas anggota hadir secara virtualkarena rapat paripurna itu baru saja ditentukan pada siang hari atau hanya setengah jam saja sebelum waktu rapat paripurna.

MENKO AIRLANGGA: OMNIBUS LAW RAPIKAN 43.600 REGULASI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, bahwa regulasi investasi di Indonesia perlu dirapikan melalui penyelesaian Undang-undang (UU) Cipta Kerja melalui skema Omnibus Law.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Omnibus Law merapikan 43.600 regulasi yang membuat daya saing Indonesia lemah.

“Sebelum pandemi Covid-19, sudah ada sekira 43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN,” ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (5/10/2020).

Airlangga menjelaskan, UU ini juga untuk masyarakat yang bekerja atau tidak bekerja dan juga terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM maupun koperasi.

Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru.Perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk up-skilling maupun re-skilling, serta akses informasi pasar tenaga kerja.

“Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam batas tertentu sambil mencari pekerjaan baru,” pungkasnya.

NGOTOT SAHKAN RUU CIPTA KERJA, PEMERINTAH DAN DPR

DINILAI TAK PEKA TERHADAP PENDERITAAN RAKYAT

Sebelumnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja rencananya akan dilakukan pada Kamis lusa (8/10). RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri diprotes organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi-aliansi Daerah. Mereka menilai sikap pemerintah dan DPR yang ngotot untuk meloloskan beleid kontroversial dalam Omnibus Law tersebut semakin membuktikan bahwa pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal.

“Tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya akibat dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung,” ujar Perwakilan Gebrak yang juga sebagai Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dalam keterangan tertulis seperti dilansir sindonews.com, Senin (5/10).

Dengan Omnibus Law, pemerintah dan DPR juga dinilai dengan sengaja menumbalkan nasib mayoritas kaum rakyatnya demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal. “Sejak awal Omnibus Law dicetuskan Pemerintah, GEBRAK dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap tegas untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Mereka menilai pembahasan Omnibus Law dilakukan secara diam-diam dan kucing-kucingan. Keterbukaan informasi soal pembahasan dianggap sangat terbatas, sementara penolakan yang datang dari berbagai pihak tidak didengar dan dindahkan.

Mereka menyatakan keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan itu tercermin dalam ketiba-tibaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1 pada Sabtu (3/10) malam.

“Dalam sidang ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandagan umum di mana menghasilkan suara, sembilan dari pandangan mini fraksi tujuh di antaranya menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja sementara dua lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak,” imbuhnya.

Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR itu dihadiri juga oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyampaikan pendapat mewakili pemerintah. “Yang (artinya) menunjukkan sudah tidak ada lagi keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang pengambilan keputusan tingkat 2, paripurna,” tuturnya.

SEJUMLAH SOROTAN TERKAIT OMNIBUS LAW CIPTA KERJA:

PENGHAPUSAN UPAH MINIMUM

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH.

JAM LEMBUR LEBIH LAMA

Dalam draf omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu.

Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

KONTRAK SEUMUR HIDUP DAN RENTAN PHK

Dalam RUU Cipta Kerja salah satu poin Pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai.

Sementara, Pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir.

Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan.

Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan, pengusaha diniali bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

PEMOTONGAN WAKTU ISTIRAHAT

Pada Pasal 79 ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun.

Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hal tersebut jauh berbeda dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

MEMPERMUDAH PEREKRUTAN TKA

Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja.

Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. (snc)