19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Bupati Yusuf Lubis Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru

LUBUKSIKAPING, KP – Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, mempimpin kegiatan sosialisasi rencana penerapan Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid 19 yang akan diberlakukan pada 9 Oktober mendatang. Sosialisasi penerapan Perda AKB tersebut berlangsung secara virtual  yang dihadiri seluruh anggota Forkopimda dan dikuti seluruh Aparatur Pejabat Struktural Pemerintah Daerah Pasaman, Ninik Mamak, Alim Ulama, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Pasaman, Senin (5/10) di Balerong Pusako Anak Nagari.

Kepada seluruh ASN, Bupati memerintahkan untuk mematuhi Perda AKB dan tidak menginginkan ada ASN yang melanggar. “ASN harus jadi contoh bagi masyarakat dan apabila ada yang melanggar saya akan menindak langsung sesuai peraturan ASN. Dan semua ASN harus bertanggungjawab dalam pengawasan, sehingga Perda AKB dalam Pencegahan Covid-19 bisa diterapkan di daerah ini,” ujarnya.

Bupati Yusuf Lubis menegaskan, pada 9 Oktober 2020 mendatang Perda AKB tersebut akan diberlakukan. Dan sebelum diberlakukan akan sosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat Pasaman. “Jika Perda AKB itu sudah berlaku, maka semua pelanggar disiplin akan ditindak Tim Gakkumdu AKB. Tim Gakkumdu ini terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemda,” terangnya.

dikatakannya, hingga kini penyebaran Covid-19 sudah merambah di 7 wilayah dari 12 kecamatan yang ada di daerah tersebut dan tertinggi di Kecamatan Lubuk Sikaping. “Hingga kini jumlah masyarakat Pasaman yang terkonfirmasi Positif Covid-19 sudah mencapai 36 orang. Dari 36 orang itu, 22 orang di antaranya sudah sembuh, 1 meninggal dunia dan 13 orang masih isolasi mandiri di rumah masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Pasaman, AKBP Dedi Nur Andriansyah usai melaksanakan giat sosialisasi Perda AKB menjelaskan, kegiatan yang melibatkan unsur Forkopimda dan Satpol tersebut memberi imbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menaati protokol kesehatan Covid-19, terutama senantiasa memakai masker. “Salah satu kewajiban dalam Perda tersebut yang mesti dilakukan masyarakat ketika beraktifitas di luar rumah adalah menggunakan masker,” sebutnya.

Dijelaskannya, saat ini pihak Pemerintah Kabupaten bersama Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Satpol PP secara bersama-sama terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat menjelang diberlakukannya Perda AKB pada 9 Oktober 2020 nanti. “Bagi pelanggar Perda tersebut, nanti akan dikenakan sanksi sosial, denda berupa uang dan juga sanksi pidana,” terangnya.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Fitri Zulfahmi, menyambut baik dan akan mendukung penuh setiap kegiatan penegakan hukum dari Perda AKB tersebut. Dengan adanya Perda tersebut kata dia, diingatkan kepada seluruh instansi pemerintahan dan masyarakat Pasaman agar senantiasa menaati Perda AKB yang akan diberlakukan tersebut.

Menurutnya, sebelum penegakan hukum dari Perda itu diterapkan, pihaknya ingin Perda itu disosalisasikan secara persuasif terlebih dahulu kepada masyarakat. Karena jika dilihat dari sisi pidananya, maksimal sanksi pelanggaran tidak pakai masker kurungan dua hari dan denda Rp250 ribu. Untuk itu, dengan adanya sanksi tersebut seluruh masyarakat diminta agar lebih mematuhi Perda AKB nantinya. “Dengan telah disosialisasikan secara persuasif kepada masyarakat, mudah-mudahan tidak ada masyarakat melanggar Perda dan terkena sanksi hukumnya,” harapnya.
 
Terpisah, Plt Kadis Kesehatan Pasaman, dr. Rahardian Suryanta mengatakan, kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19 seperti rajin cuci tangan, memakai masker saat diluar rumah, serta menjaga jarak sangat perlu dilakukan. Sehingga penambahan kasus pendemi Covid-19 di daerah itu bisa ditekan. Selain itu juga akan berdampak pada akan tetapnya masyarakat dapat beraktifitas di luar rumah.

“Akan tetapi, jika masyarakat tidak patuh dengan protokol Covid-19, tidak hanya akan menyengsarakan diri dan keluarganya, tapi berdampak terkendalanya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu aktivitas masyarakat di luar rumah untuk berusaha akan diperketat,” tutupnya. (nst)