20 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pemkab Tanahdatar Telah Recofussing Anggaran Rp60 Miliar untuk Tangani Pandemi

BATUSANGKAR, KP – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, memberikan dampak nyata terhadap perkembangan berbagai sektor dan sendi kehidupan masyarakat. Seperti bidang ekonomi, pariwisata dan kehidupan sosial. Hal itu juga dirasakan Provinsi Sumbar pada umumnya dan Kabupaten Tanahdatar khususnya.


“Covid-19 tercatat masuk ke Indonesia di awal Maret 2020 yang telah memberi dampak negatif terhadap berbagai bidang. Namun Sumbar dan khususnya Tanahdatar terus melakukan upaya pemutusan penyebarannya dengan berbagai kegiatan,” ungkap Pjs. Bupati Erman Rahman, di hadapan tim Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Indo Jolito, Selasa (6/10).


Pemkab Tanahdatar jelasnya, telah mendukung pelaksanaan pemutusan penyebaran Covid-19 dengan menganggarkan dalam APBD. “Tercatat Pemkab telah melakukan beberapa refocusing anggaran dan tercatat sudah sekitar Rp60 miliar yang dianggarkan untuk pemutusan Covid 19 di tengah masyarakat. Kalau diberlakukan PSBB terlalu membutuhkan biaya besar, maka tentu kita sangat dukung AKB diberlakukan,” ujarnya.


Erman menambahkan, Pemkab Tanahdatar juga telah melahirkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Prorokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. “Terkait Perda Provinsi Sumbar tentang AKB, tentu Pemkab Tanahdatar sudah memahami, karena juga telah lahirkan Peraturan Bupati yang juga sangat mendukung pelaksanaan AKB di Tanahdatar. Karena dalam Perda dan Perbup mengatur sanksi kepada masyarakat yang melanggar, diimbau masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak atau 3M,” tukasnya.


Sementara itu Ketua Tim Sosialisasi Perda Provinsi Sumatra Barat, Muhammad Yani yang juga menjabat Staf Ahli Gubernur menyampaikan hal yang sama. “Pandemi Covid-19, seperti penyampaian Bupati memang sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov untuk menanggulangi Pandemi ini, kalau kembali kepada PSBB banyak kota dan kabupaten yang tidak sanggup. Karena di samping membutuhkan biaya besar, PSBB juga menghambat perekonomian masyarakat,” ujarnya.


Berangkat dari itu tambah M. Yani, Pemprov Sumbar mengeluarkan Perda AKB agar bisa lakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19. “Dalam Perda yang akan berlaku efektif pada 10 Oktober, memuat sanksi bagi perorangan yang melanggar jika tidak memakai masker di luar rumah, yaitu sanksi administrasi, kerja sosial atau denda Rp 100 ribu di fasilitas umum. Kemudian sanksi pidana kurungan paling lama 2 hari atau denda Rp 250 ribu. Serta bagi pelaku usaha pembekuan izin atau denda Rp 500 ribu sampai kurungan 1 bulan atau denda Rp 15 juta,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, M. Yani mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan agar bisa terhindar dari Covid-19, bahkan menciptakan daerah yang bebas dari pandemi. “Mari kita dukung AKB ini dengan penuh disiplin agar daerah kita berada di zona hijau dan bebas Covid-19,” pungkasnya.


selain itu kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD H. Rony Mulyadi, Dandim 0307 Letkol Inf. Wisyudha Utama, Kapolres AKBP Rokhmad Hari Purnomo, Ketua PN Batusangkar Purnomo Hadiyarto, perwakilan Kejari, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan undangan lainnya. Kemudian dilanjutkan sosialisasi oleh Tim Provinsi, penyerahan secara simbolis 2600 masker, 250 leaflet dan salinan Perda. Selepas sosialisasi, Pjs Bupati bersama rombongan menuju Pasar Batusangkar dan pasar Rambatan membagi masker gratis dan leaflet tentang AKB yang akan diberlakukan pada 10 Oktober 2020 mendatang. (nas)