Terjaring Razia Tak Pakai Masker, 26 ASN Terima Teguran Bupati Yusuf Lubis

LUBUKSIKAPING, KP – Dalam rangka penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan pengendalian Covid 19. Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, mengapelkan 26 ASN dan pegawai kontrak yang terjaring razia tidak pakai masker dalam beraktifitas di tempat tugas. Apel pemberian tindakan teguran kepada pegawai terjaring razia itu dilakukan di Halaman kantor Bupati Pasaman, Selasa (6/10).

“Sebanyak 26 orang ASN, pegawai kontrak dan honor dari 7 SKPD yang terjaring razia tidak memakai masker diminta untuk ditegur Kepala SKPD masing-masing dan melaporkan kepada saya, tindakan atau teguran apa yang diberikan kepada yang tidak disiplin tersebut,” tegas Bupati Yusuf Lubis.

Dia mengatakan, diapelkannya 26 orang yang terkena razia itu juga dihadiri Kepala SKPD masing-masing. Bukan untuk mempermalukan apalagi benci, hal itu merupakan bentuk komitmen dan konsisten Pemerintah Daerah dalam menjalankan visi dan misi Pemda Pasaman sekaligus bentuk kesiapan Pemerintah Pasaman menjalankan Perda No.6 Tahun 2020 tentang AKB Pencegahan dan Pengendalian covid 19 di Provinsi Sumatra Barat.

“Selama satu bulan terakhir, angka terkonfirmasi Positif Covid-19 masyarakat Pasaman naik 200 persen menjadi 36 orang. Hal ini disebabkan ketidak disiplinan dalam menjalan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” tambahnya.

Disebutkannya, semua Aparatur Pemerintah dan yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Pasaman harus menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan dapat menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. “Komitmen dan konsisten serta disiplin dari aparatur Pemerintah dalam menjalankan peraturan yang dikeluarkan pemerintah merupakan salah satu bentuk pelayanan kita kepada masyarakat dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tambahnya.

Bupati Yusuf Lubis mengaku tegas dan berkomitmen, khusus untuk Kepala SKPD yang tidak disiplin menjalankan Perda AKB yang diberlakukan 9 Oktober 2020, diberikan teguran oleh Kapolres Pasaman dan jajarannya yang sudah siap mendukung penerapan Perda AKB tersebut. “Apalagi yang terkena razia untuk diberlakukan hukuman tingkat 3, yaitu hukuman kurungan badan selama 2 hari dan tentu juga akan diberikan hukuman tidak disiplin yang disesuaikan dengan peraturan kepegawaian lainnya,” ujarnya.

Usai apel penegakan disiplin, Kasat Pol PP dan Damkar Aan Afrinaldi menyampaikan, siap menjalankan Perda AKB dan akan melakukan operasi bersama Tim Gakumdu Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di tempat keramaian dan fasilitas pelayanan umum guna memutus rantai penyebaran Covid-19. “Kami mengharapkan agar semua warga masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan Perda AKB tersebut, baik secara pribadi maupun dalam berusaha di mana saja. Karena kita tidak menginginkan adanya tindakan hukuman bagi pelanggar,” harapnya. (nst)

Next Post

Kepengurusan PGRI Bukittinggi Masa Bakti 2020-2025 Dilantik

Sel Okt 6 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Ketua PGRI Provinsi Sumatra barat Darmalis, melantik kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bukittinggi masa bakti 2020-2025 di Hotel Pusako, Selasa (6/10). Ketua PGRI Bukittinggi yang baru dilantik, Heru Astanawa menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru yang telah memberikan kepercayaan kepadanya, untuk menahkodai PGRI sampai lima […]