24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Tiga Oknum PNS Penjual ‘Buaya Darat’ Ditahan Jaksa

PAYAKUMBUH,KP- Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri Payakumbuh menahan tiga orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Payakumbuh pasca berkas ketiganya dinyatakan P21 atau lengkap.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp150 juta itu ditangani oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipiditkor) Satreskrim Polres Payakumbuh sejak satu tahun lalu.Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemko Payakumbuh itu, penyidik Tipiditkor menetapkan tiga orang tersangkamasing-masing AD, HL dan DA.

Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh itu dilakukan penyidik Tipiditkor yang dipimpin langsung IPDA. Doni Putra didampingi sejumlah penyidik, Selasa (6/10/).

Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Suwarsonomelalui Kasi Pidsus Satria Lerinodidampingi Kasi IntelRobby Prasetyadan Kasubsi PenuntutanZulkiflimenyebutberkas kasus dugaan korupsi di Damkar Kota Payakumbuh itu telah dinyatakan lengkap (P21), sehingga pihaknya langsung melakukan penahanan saat tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik Tipiditkor Satreskrim Polres Payakumbuh.

“Untuk berkas perkara kasus dugaan korupsi mobil Damkar telah lengkap. Ketiga tersangka dan barang bukti telah diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Mereka akan kita tahan hingga 20 hari ke depan,” sebutnya.

Satria Lerino juga menambahkanpenahanan ketiga tersangka dilakukan di sel Mapolres Payakumbuh kawasan Labuah Basilang sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang.

Sebelumnya diberitakan, satu unit mobil lama Damkar Pemko Payakumbuh yang berlabel ‘Buaya Darat’ dan telah menjadi barang rongsokan dijual oleh ketiga oknum PNS itu. Akibat perbuatannya menjual aset negera, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 10 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi. (dst)