9 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Sumbar Sempat Ricuh

PADANG, KP – Ribuan orang yang mayoritas kalangan mahasiswa serta sejumlah pekerja dan pelajar SLTA melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DRPD Sumbar, Rabu siang (7/10). Ribuan massa tersebut datang dari arah Jalan S Parman serta Khatib Sulaiman Padang dengan arak-arakan. Massa datang dengan yel-yel atau nyanyian, membawa spanduk serta poster.

Mereka tetap bertahan meski di tengah guyuran hujan yang cukup deras. Mereka berorasi menyampaikan aspirasi menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR, Senin lalu (5/10).

Pihak kepolisian telah memberikan imbauan dengan pengeras suara agar perwakilan pengunjuk rasa menemui anggota DPRD Sumbar. Namunmassa menolak dan bersikeras untuk masuk ke dalam halaman kantor DPRD Sumbar.Mereka juga sesekali mendorong pagar kawat berduri yang dipasang mengelilingi Kantor DPRD. Pihak kepolisian berulang kali memberikan peringatan kepada pengunjuk rasa agar tidak melakukan aksi anarkis.

“Tolong tidak melakukan aksi anarkis. Sekali lagi, kami meminta adik-adik tetap tidak melakukan aksi anarkis,” sorak pihak kepolisian mengunakan mobil pengeras suara. Tampak Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto turut hadir di lokasi unjuk rasa.

SEMPAT RICUH

Aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Sumbar itu sempat berlangsung ricuh. Peserta aksi melakukan pelemparan ke arah gedung DPRD Sumbar.Kericuhan itu berawal ketika Ketua DPRD SumbarSupardidatang menemui massa sekitar pukul 16.10 WIB. Supardi terlihat naik ke atas mobil komando dengan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ia memberikan penjelasan kepada ratusan massa yang ikut ujuk rasa tersebut.

“Di sini, saya akan memberikan penjelasan dan jawaban kepada adik-adik semua terkait tuntutan kalian soal pengesahan UU Cipta Kerja,” ujar Supardi memulai perkataannya.

Menurut Supardi, terkait pengesahan UU Cipta Kerja, ia sebagai Ketua DPRD Sumbar tidak bisa memutuskan apakah akan menerima atau menolak, begitu juga atas nama lembaga (DPRD-red).

“Kita tampung aspirasi adik-adik semua,” kata Supardi.

Lalu, Supardi menyebutbahwa pihaknya hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat agar meninjau kembali pengesahan UU cipta kerja. Karena di DPRD sudah ada tingkatan kewenangan dan kewajiban masing-masing.

“Saya tegaskan, kita DPRD Sumbar tidak bisa bersikap seperti itu (menolak UU Cipta Kerja-red),” tegasnya.

Karena jawaban itulah, massa mulai gerah dan kericuhanpun tak dapat dielakkan. Batu, botol air minum dan sendal mulai melayang dari arah demonstran. Peserta aksi juga merusak kawat berduri yang memagari gedung DPRD Sumbar.Merespons situasi itu, polisi yang berjaga langsung bergerak maju. Mereka merangsek ke arah pendemo. Kericuhan tak sampai anarkis. Polisi berhasil menenangkan massa dan tak lama kemudian massa membubarkan diri. (lgm)