27 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

PELAJARI PEMULIHAN EKONOMI DI BIDANG INFRASTRUKTUR, Belasan Anggota DPRD Kampar Kunker Ke Dinas PUPR Bukittinggi

BUKITTINGGI, KP – Sebanyak 12 orang Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau melakukan Kunjungan Kerja dan Sharing Informasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kota Bukittinggi, Selasa (6/10). Rombongan Komisi IV Kampar itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Repolis dan diterima Kepala Dinas PU-PR Bukittinggi, Rahmat AE beserta Kabid dan Staf di Aula PU-PR.

Dalam kesempatan itu, Repolis sangat berterima kasih kepada Kepala Dinas PU-PR dan jajaran yang telah bersedia menerima rombongan Komisi IV DPRD Kampar untuk melakukan Kunjungan Kerja dan Sharing Informasi. Disebutkannya, kunker tersebut untuk mempelajari terkait Pemulihan Ekonomi di bidang Infrastruktur yang diakibatkan Pandemi Covid-19. “Sehingga apa yang didapat dari PU-PR Bukittinggi ini akan menjadi catatan untuk kami kembangkan di Kabupaten Kampar,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas PU-PR Bukittinggi, Rahmat AE menjelaskan, Akibat Pandemi Covid-19 memang berpengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat. Sebab dengan banyak kegiatan pembangunan Infrastruktur yang di Refocusing di tahun 2020, sudah pasti berdampak kepada ekonomi masyarakat. Karena tidak terserapnya tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Infrastruktur tersebut,” terangnya.

“Untuk itu pada tahun 2021, dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 diperlukan program Infrastruktur Kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT) dan itu sangat diharapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran,” ungkapnya.

Sedangkan skema program Padat Karya Tunai tersebut jelasnya, di mana program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui swakelola. Tata cara swakeklola dilaksanakan dengan pembentukan kelompok masyarakat dengan struktur organisasi yang jelas. Dengan penetapan dari Kelurahan melalui pendataan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Ketua Kelompok masyarakat itu menandatangani kontrak kerja upah tenaga kerja dengan PPK,” paparnya.

Adapun jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan secara swakelola pada Dinas PU-PR Bukittinggi sebutnya, di antaranya pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, pemeliharaan rutin trotoar, pemeliharaan rutin irigasi dan pemeliharaan rutin drainase. “Dari pelaksanaan kegiatan swakelola itu akan dapat menyerap tenaga kerja lepas yang terdampak dari Pandemi Covid-19, 500 orang sampai 1000 orang,” ulasnya.

Selain itu lanjutnya, juga ada program pelatihan tenaga terampil tenaga kerja konstruksi. Di mana menurut Rahmat AE, Kasus Covid-19 telah menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan atau terkena PHK, sehingga mengharuskan mereka mencari pekerjaan alternatif. Dikatakannya, menjadi pekerja konstruksi merupakan salah satu alternatif yang sangat memungkinkan untuk dikerjakan, karena proyek-proyek konstruksi cukup banyak tersebar di seluruh daerah, baik yang dikelola pemerintah, Badan Usaha maupun masyarakat umum. “Untuk menyiapkan sumberdaya pekerjaan konstruksi ini, maka perlu dibekali dengan pelatihan sesuai spesialisasi yang diminati, yang dikhususkan untuk jasa-jasa spesialis. Seperti perakitan logam, aluminium, AC, Hydrant, Maintanance dan lainnya. Sehingga dengan pelatihan ini, diharap melahirkan tenaga yang terampil dan bersertifikat, sehingga mempunyai nilai jual dan daya saing,” tukasnya. (eds)