18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pakai Nada Dering Salah Satu Paslon Pilgub, DPRD : ASN Diminta Netral di Pilkada

PADANG,KP– Ada yang unik jelang digelarnya Pilgub Sumbar 9 Desember 2020 yang akan datang. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi sorotan.
Hal itu diketahui adanya salah seorang ASN di Kota Padang yang memakai nada dering lagu Bhinneka Tunggal Ika yang dinyanyikan salah satu paslon di Pilgub Sumbar 2020.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menegaskan, ASN harus netral dalam pilgub Sumbar 9 Desember 2020 yang akan datang.
“Saya meminta ASN Kota Padang harus netral dalam Pilgub 2020. Pada setiap paslon di Pilgub Sumbar, jangan jadikan jabatan sebagai senjata untuk menekan ASN dalam mengkampanyekan diri,”sebut Elly Thrisyanti kepada wartawan di Padang, Kamis (8/10).
Hal senada juga di ungkapkan anggota Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim saat di hubungi. Menurutnya, dengan memakai nada dering suara paslon di ponsel ASN, jelas ASN tersebut mendukung salah satu paslon.
“Ini sangat salah, dan tidak dibenarkan sekali dalam Pilgub 2020 yang akan datang. Sangat jelas ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara. Hal ini tidak boleh dilakukan pembiaran secara berkelanjutan,” ucapnya.
Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Sadri Chaniago menilai politik birokrasi sangat sulit dihilangkan di Indonesia, apalagi pada saat pilkada banyak kepentingan-kepentingan politik yang di usung oleh pemangku kebijakan di pemerintahan.
“Ketidaknetralan ASN selama pilgub akan sulit dihindari, apalagi telah terjadi jalinan komunikasi yang intens dengan salah satu pasangan paslon Pilgub 2020 sewaktu memangku jabatan seperti walikota. Disini akan terjadi sikap politik balas budi yang diberikan ASN kepada salah satu pasangan yang jelas pimpinannya saat ini lagi cuti,” ucapnya.
Selanjutnya Sadri Chaniago memandang dukungan ASN kepada salah satu paslon akan sulit dilaporkan, karena kulture dalam budaya Minangkabau tidak ada budaya saling lapor tersebut.
“Dalam kasus ini, saya memandang bahwa masyarakat tidak akan ada yang berani melapor. Hal ini disebabkan hubungan kekerabatan yang telah terjalin dengan baik di masyarakat, selain itu budaya masyarakat Minangkabau menghindari masalah yang timbul dikemudian harinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sadri Chaniago memandang salah satu penyebab ASN menjadi mesin politik dalam pilgub salah satu paslon, disebabkan tekanan dari pimpinan di instansi dan paslon itu sendirinya.
“Banyak kita lihat, ASN yang idealis tersingkir dari jabatannya. Hukuman politik dari politik birokrasi menyebabkan seorang ASN tersebut akan “terparkir” tanpa jabatan dengan waktu yang cukup lama,” tegasnya.
Sejumlah aturan larangan ASN berpolitik yakni Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). UU Nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010. (bim)