20 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

TERKAIT OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA, Kepala Daerah Ramai-ramai Bersurat ke Pusat

JAKARTA, KP – Sejumlah kepala daerah memahami aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan serikat buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berjanji meneruskan penolakan kaum buruh dan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Irwan pun mengeluarkan Surat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020 yang berisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar meneruskan aspirasi serikat pekerja atau buruh yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Surat yang ditandatangani Irwan Prayitno tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X juga bersikap serupa. Sri Sultan berjanji menyampaikan penolakan buruh terkait Omnibus Law kepada pemerintah pusat.

“Mereka (buruh) menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim surat kepada Presiden. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka,” kata Sultan dalam keterangan resmi yang disampaikan Humas Pemda DIY, Kamis malam (8/10).

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga bersikap serupa dengan Ridwan Kami dan Sri Sultan. Lewat akun Facebook pribadi, ia berharap tidak ada lagi demonstrasi di Kalbar terkait UU Cipta Kerja. Dia pun memohon kepada Presiden Jokowi untuk secepatnya mengeluarkan perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masyarakat yang tidak mustahil semakin meluas.

“Undang Undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Saya sudah serap semua aspirasi pekerja, mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain, saya akan sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Sutarmidji.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil juga bersikap sama dengan tiga gubernur lainnya. Dia pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar UU Cipta Kerja tidak jadi diberlakukan.

“Jadi, UU ini jangan dulu disahkan untuk dijalankan,” kata Emil di Kota Bandung, Kamis (8/10).

Pada Kamis malam (8/10), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berdialog dengan para pendemo berjanji meneruskan aspirasi terkait penolakan Omnibus Law mereka ke pemerintah pusat. Anies juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam daftar penyusunan Omnibus Law, meski namanya tercantum sebagai satgas.Selaku ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023, Anies mengaku, siap menggelar audiensi dengan seluruh gubernur.

Penolakan ini juga disampaikan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara. Dia menyebut, undang-undang itu akan berefek negatif pada nasib kaum buruh.

“Kami pemerintah dan DPRD sangat menolak. Aspirasi sudah lama kami sampaikan ke pemerintah pusat. Tentu Omnibus Law sangat merugikan buruh,” kata Umbara.

Sekda Kabupaten TangerangMoch Rasyid Maesyalmenyebutpihaknya mendukung langkah buruh yang membuat petisi penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Walikota SukabumiAchmad Fachmitegas-tegas menyatakanpemerintah resisten terhadap UU tersebut. “Kami Pemerintah Kota Sukabumi bersama masyarakat dan mahasiswa secara tegas menolak UU tersebut,” ujar Achmad, Kamis (8/10).

Bupati Bandung Dadang M Naser, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Walikota Malang Sutiaji, serta beberapa pimpinan DPRD lainnya juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan, beberapa pimpinan eksekutif dan legislatif daerah ikut demo bersama kaum buruh.

Sebelumnya, pada Senin (5/10), DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Pengesahan ini dilakukan di tengah gelombang protes buruh dan sejumlah kalangan.

Selain klaster tenaga kerja yang jadi sorotan utama, omnibus law itu juga dinilai membuat sejumlah kewenangan daerah beralih ke pusat.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, berpendapatdalam UU Cipta Kerja sejumlah kewenangan daerah yang hilang karena beralih ke pusat, seperti perizinan usaha dan penataan ruang. Hal ini berdampak pada kepentingan pemda untuk mengelola daerahnya.

Sebagai contoh, dalam beleid UU Cipta Kerja terkait perizinan usaha, pada pasal 14 disebutkan pemerintah pusat mengatur pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.Menurut Feri, UU ini sedikit banyak akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Tak hanya itu, omnibus law ini juga sangat berlawanan dengan spirit otonomi daerah.

“Sangat terasa beralihnya model otonomi seluas-luasnya menjadi sangat-sangat sentralistik,” katanya.

Feri berpendapat, bagi pemda yang menolak UU ini, secara konstitusional bisa menjadi pemohon pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Menteri Dalam NegeriTito Karnavianmenyebutdalam UU Cipta Kerja kewenangan daerah tetap berada di pemda. Meski begitu, katanya, dalam perizinan berusaha misalnya, harus ada penyederhanaan jenis dan prosedur.

Tito mengklaim, terkadang proses pengurusan izin usaha di daerah lama dan berbelit karena harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat terkait. Dengan UU ini, sebutnya, prosedur pengurusan izin usaha akan disesuaikan sehingga mempermudah warga yang hendak berusaha.

Menurut Tito, pemerintah akan menindaklanjuti UU CIpta Kerja dengan membahas peraturan pemerintah (PP) yang akan disusun dengan stakeholder terkait khususnya asosiasi pemerintah daerah.

“Akan ada PP untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha apa saja di daerah yang harus disederhanakan dan prosedurnya seperti apa,” kata Tito kepada Antara. (lkd/cnn)