9 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Tim IV Provinsi Sosialisasikan Perda AKB di Bukittinggi

BUKITTINGGI, KP – Tim Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 melakukan kunjungan, sosialisasi singkat, dan menyerahkan masker di Kota Bukittinggi, kamis lalu (8/10). Rombongan disambut langsung Pjs. Walikota Bukittinggi Zaenuddin di hall balaikota.

Tim IV dari Provinsi Sumbar yang datang itu terdiri dariPlt. Kajati Sumbar, Rektor UNP, DPRD Sumbar, Dinas Pariwisata, MUI, Ombudsman,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Biro Humas, Dinas Kominfo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Pol PP, TNI, Polri, dan Bapelitbang Provinsi Sumbar.

Rektor UNP ProfGanefri sebagai juru bicara melaporkanTim IV yang bertugas melakukan sosialisasi Perda AKB di tiga kota, yaitu Padangpanjang, Bukittinggi, dan Pasaman.

“Ini sangat pentingkarena selama vaksin belum ditemukan, maka yang bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat. Oleh sebab itu,Perda AKB lahir untuk mengantisipasi dan mengedukasi masyarakat dalam mengantisipasi penularan dengan melaksanakan protokol kesehatan, di antaranya wajib pakai masker dan mencuci tangan kemanapun pergi,” ulasnya.

Ia mengharapkan walikota dan jajaran mensosialisasikan perda itu hingga ke tingkat terkecil di masyarakatsehingga masyarakat memahami dan melaksanakan perda itu.

Sementara, Pjs. Walikota Bukittinggi Zaenuddin mengatakan perlunya Perda AKB disosialisasikan karena kasus covid-19 terus meningkat. Sebagai contoh, di Bukittinggi pada awalnyakasus relatif kecil hingga pertengahan Agustus. Namun sejak akhir Agustus kasus positif covid-19 semakin meningkat. Bahkan data terakhir telah mencapai 500 orang yang terinfeksi.

Untuk itu, Zaenuddin berharap Perda AKB bisa menekan dan mencegah penularan covid-19. Apalagi di Bukittinggi telah ada satgas yang akan turun mensosialisasikan dan menerapkan perda itu hingga ke tingkat RT dan RW.

Di tempat yang sama, Plt. Kajati Sumbar Yusron mengatakanPerda AKBhanya menekankan kedisiplinan masyarakat. Ada 107 pasal dalam perda itu dan yang perlu dicermati adalah ketentuan sanksi. Ia berharap masyarakat Bukittinggi bisa lebih peduli dan patuh terhadap ketentuan yang digariskan dalam perda itu.

“Terkait sanksi, dibagi pada pelanggaran perorangan dan pelanggaran bagi penanggung jawab kegiatan atau usaha. Untuk pelanggaran perorangan, jika pertama kali dilakukan diberisanksi administrasi berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, denda administrasi sebesar Rp100.000dan atau daya paksa polisional. Namun jika kedua kali melanggar, maka ada sanksi pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp250.000,” terangnya.

Sedangkan pelanggaran bagi penanggung jawab kegiatan atau usahadikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin dan atau denda administratif sebesar Rp500.000. Jika masih melanggar maka dikenai sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp15 juta.

Kunjungan Tim IV diakhiri dengan penyerahan bahan perda, 3.600 buah masker, dan 250 buah leaflet oleh Kepala Dins Sosial Provinsi Sumbar kepada Pjs. Walikota Bukittinggi Zaenuddin. Kegiatan dilanjutkan dengan membagi-bagikan masker dan leaflet kepada masyarakat di pusat perbelanjaan Pasa Ateh. (eds)