18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD Sumbar Telah Sampaikan Aspirasi Terkait Omnibus Law dan Cipta Kerja

PADANG, KP- Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkantuntutan atas penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerjatelah disampaikan secara kelembagaan ke pemerintah pusat. Kepada KORAN PADANG, Sabtu (10/10), Supardiberharap pemerintah pusat memberikan keputusan yang terbaik untuk masyarakat.

Supardi mengapresiasi kelompok mahasiswa yang tetap komitmen dalam aksi damai. Dia memastikan seluruh aspirasi disampaikan ke pemerintah pusat.

“mahasiswa harus yakin bahwa aspirasi yang disampaikan ke DPRD pasti sampai ke pusat. Saya pastikan itu,” kata Supardi.

Ia mengungkapkan aspirasi itu telah dikirim Jumat laku (9/10). Ditegaskannya, seluruh aspirasi tersebut dikirim sebagai surat resmi kelembagaan sebagai penyampaian suara masyarakat dari daerah ke pemerintah pusat.

“Dikirim ke presiden dan DPR RI secara resmi,” tambahnya.

Supardi juga menerangkan, terkait aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, pihaknya telah membuka ruang diskusi dengan beberapa kelompok. Meski demikian, terkait pernyataan sikap DPRD yang diminta mahasiswa, Supardi tidak bisa memenuhi. Sebab, DPRD merupakan lembaga kolektif kolegial. Tidak bisa satu orang anggota, sekalipun pimpinan membuat keputusan sendiri atas nama lembaga tanpa membahasnya di rapat paripurna.

“Namun kami tegaskan, DPRD sebagai penyambung lidah rakyat menyampaikan aspirasi mahasiswa dan kelompok masyarakat ke pemerintah pusat. Karena apa yang disampaikan terkait UU adalah kewenangan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara interaksi antara Ketua DPRD Sumbar dengan demonstran berlangsung tertib. Polisi yang mengawal jalannya aksi disibukkan oleh sekelompok massa yang diduga bukan dari kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa.

Supardi mengaskan, sebagai wakil rakyat, maka sudah sewajarnya membantu rakyat dalam memperjuangkan haknyadengan cara melanjutkan aspirasi masyarakat pada pihak berkompeten.Dia juga menegaskan, selama dua kali aksi unjuk rasa, maka sebanyak itu pula surat dikirim ke presidenagar kiranya dapat disikapi dan ditindaklanjutisesuai aturan yang berlaku.

“Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak berkompeten. Jika berkaitan dengan perda, kami bisa langsung memutuskannyakarena itu bagian dari tugas dan fungsi DPRD,” terang Supardi.

Meskipun DPRD bukan perwakilan pemerintah pusat didaerah, namun DPRD merupakan perwakilan rakyat didaerahnyasehingga memang sebuah keniscayaan untuk bisa memperjuangkan melalui mekanisme yang telah ditentukan undang-undang.

“Memang DPRD bukan wakil pemerintah pusat didaerah, namun DPRD adalah perwakilan rakyat dan harus meneruskan perjuangan rakyat,” ulasnya.

DPRD Sumbar, imbuhnya, tidak pernah lalai dalam menampung aspirasi masyarakat, meskipun mereka selalu dihujat, konsekuensi ini tetap diterimadengan bukti membuat surat pada presiden berdasarkan aspirasi masyarakat. (adv)