LANGGAR PERDA AKB, Tujuh Pengunjung dan Pedagang Pasar Balimbing Terima Sanksi Sosial

BATUSANGKAR, KP – Tujuh orang pengunjung dan pedagang Pasar Balimbing, Kecamatan Rambatan, dikenakan sanksi sosial karena melanggar Perda No 6 tahun 2020 tentang AKB dalam Pencegahan dan Pengedalian Covid-19. Ketujuhnya terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan sebelum diberikan sanksi. 

Kasi Penegakan Perda Satpol PP Tanahdatar, Elfiardi mengatakan, jika hingga diterapkannya Perda itu masih banyak warga yang ditemukan belum menerapkan protokol kesehatan, dengan kata lain menganggap sepele persoalan tersebut. Padahal pemerintah pusat hingga kabupaten kota sudah berjibaku mengatasi persoalan Covid 19. “Kenyataannya, masih dijumpai masyarakat yang tidak memakai masker. Dengan kondisi ini, perlu dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai Protokol Kesehatan,” ujarnya. 

Dalam razia perdana yang digelar pada Sabtu (10/10) di Pasar Balimbing sejak pukul 08.00 sampai 12.30 Wib itu, tim menurunkan petugas dari Satpol PP, Polres, Kodim, Dishub, CPM  dan dari Kejari Tanahdatar. Serta dibantu Anggota DPRD Tanahdatar, Sub Gugus Tugas Covid-19 Nagari Balimbing, Babinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas. “Jadi operasi ini memang ditujukan bagi pengunjung dan pedagang di pasar. Nantinya, secara bergiliran kita akan gelar operasi ke wilayah lain,” sebut Elfiardi. 

Elfiardi mengatakan, selama operasi digelar di Pasar Balimbing, tercatat 7 orang pedagang dan pengunjung tidak memakai masker. “Sesuai Perda no 6 Tahun 2020, sanksi diberikan berupa kerja sosial. Sebelum didata dan diberikan sanksi, pelanggar dipasangkan terlebih dahulu masker. Dan sebelum menjalankan sanksi, pelanggar menandatangani dokumen bukti pelanggaran dan surat pernyataan kesediaan menjalankan sanksi,” paparnya. 

Dijelaskannya, untuk sementara sesuai kesepakatan tim dan setelah meminta pendapat hukum dari Perwakilan Pengadilan Negeri, Kejari dan Kepolisian, disepakati memakai Perundang-undangan lebih tinggi, yaitu Perda no  6 Tahun 2020. Sebelumnya, Tanahdatar juga mengeluarkan Perbup no 48 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan Covid-19. Di mana dalam Perbup itu diatur sanksi bagi perorangan dan badan serta pengelola usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (nas)

Next Post

Pengurus karang Taruna Kartacida Nagari Andaleh Resmi Dilantik

Ming Okt 11 , 2020
BATUSANGKAR, KP – Pengurus Karang Taruna Cinta Damai (Kartacida) Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Masa Bakti 2020-2025 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pj Wali Nagari Andaleh Ahmad Sauri, di ruangan SD 07 Nagari setempat, Jumat (9/10). Turut menyaksikan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanahdatar Beni Remon, […]