Ribuan Mahasiswa Bukittinggi Demo, DPRD dan Pemko Sepakat Tolak Omnibus Law

BUKITTINGGI, KP – Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Bukittinggi dan beberapa daerah tetangga yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bukittinggi (Germabu) melakukan demo tolak Omnibus Law. Orasi penolakan dan aksi damai itu dilakukan di depan Gedung DPRD Bukittinggi hingga malam hari, Jumat (9/10). Sejumlah orator dari perwakilan mahasiswa yang hadir sepakat menolak UU Cipta Kerja yang terdiri dari 174 pasal tersebut, karena dinilai merugikan para buruh.

Dalam aksi itu disebutkan, beberapa poin dinilai cukup merugikan buruh, di mana upah minimum penuh syarat, pesangon berkurang, kontrak kerja tanpa batas waktu, outsourcing seumur hidup, baru dapat kompensasi minimal satu tahun, waktu kerja berlebihan dan hak upah cuti hilang.

Pada kesempatan tersebut mahasiwa Bukittinggi menyampaikan tujuh tuntutan. Yakni mendesak Presiden menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), mendesak Ketua DPRD serta Pjs Walikota menandatangani surat penolakan terhadap UU Omnibus Law. Kemudian mendesak Ketua DPRD dan Pjs Walikota menyatakan secara langsung kepada Presiden penolakan UU Cipta Kerja. Mendesak Pemko Bukittinggi melakukan jumpa pers atas penolakan UU Omnibus Law.

Selanjutnya mendesak seluruh fraksi di DPRD menandatangani surat penolakan UU Omnibuslaw. Mendesak setiap partai di Bukittinggi mencetak baliho penolakan UU Omnibus Law yang dipasang di setiap kantor DPC. Jika tuntutan tidak dilaksanakan, maka akan ada aksi lanjutan.

Dalam kesempatan itu salah seorang perwakilan buruh petani Sumbar juga menyampaikan, UU Cipta Kerja akan sangat berdampak pada petani. Jika Omnibus Law diberlakukan, nasib petani akan memprihatinkan. Di samping itu setelah melakukan orasi di depan DPRD, sejumlah perwakilan dari mahasiswa diterima DPRD untuk audiensi bersama Anggota DPRD dan juga perwakilan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan didampingi Wakil Ketua Rusdy Nurman, Nur Hasra dan Anggota DPRD lainnya seperti Shabirin Rahmat, Yontrimansyah dan Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi terhadap mahasiwa yang melaksanakan aksi secara damai. “Insya Allah kami tidak lupa akan amanah yang telah ditetapkan kepada kami di DPRD. Kami sangat apresiasi atas aksi damai yang telah dilakukan mahasiwa. Dan ini merupakan catatan sejarah bagi masyarakat Indonesia, khususnya Bukittinggi,” ujarnya.

“Untuk itu kami dari DPRD Bukittinggi menegaskan, penolakan Omnibus Law merupakan harga mati. DPRD Kota Bukittinggi sepakat ikut menolak Omnibus Law dan bentuk penolakan itu dituangkan dalam surat kesepakatan dan dikirimkan ke DPR RI,” terangnya.

Sementara itu Pjs Wali Kota Bukittinggi diwakili Asisten III Setdako, Zet Buyung menyampaikan, Pemko merespon cepat bentuk penolakan warga melalui mahasiwa untuk menolak UU Cipta Kerja. “Pemko Bukittinggi tetap bersikeras akan mendukung penuh keinginan masyarakat melalui mahasiswa menolak Omnibus Law,” tegasnya.

Selain itu aksi demo mahasiswa se-Kota Bukittinggi dan daerah sekitarnya tersebut berlangsung mulai siang atau usai salat Jumat dan berakhir saat adzan Isya berkumandang. Mereka berkumpul di Lapangan Wirabraja dan berjalan kaki menuju Gedung DPRD Bukittinggi. Di samping itu aksi demo mahasiswa yang dijaga pihak Kepolisian dan TNI itu berjalan aman dan damai sampai mereka membubarkan diri sekitar pukul 20.00 wib malam. (eds/oki)

Next Post

USAI JALANI WFH, Hari Ini ASN Pemko Bukittinggi Kembali Masuk Kantor

Ming Okt 11 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Setelahbeberapa minggu menjalani Work From Home (WFH), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi kembali masuk kantor seperti biasa mulai hari ini, Senin (12/10). Pjs Walikota Bukittinggi, Zaenuddin dalam surat edarannya menyampaikan, sehubungan dengan menurunnya penyebaran Covid-19 di Bukittinggi, untuk itu ASN agar […]