28 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Tak Pakai Masker, Gubernur Sumbar Langsung Tegur Warga

PADANG, KP – Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegur warga yang tak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, Sabtu (10/10). Saat itu orang nomor satu di Sumbar itu meninjau aktivitas di Pasar Raya Padang usai menggelar Apel Pasukan Penegakan Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Bapak kok tidak pakai masker? Kita kan sudah ada aturan untuk selalu memakai masker setiap keluar rumah. Karena bapak telah melanggar Perda, bapak harus diberikan sanksi,” ucap Irwan Prayitno pada seorang pria paruh baya yang ditemuinya di Pasar Raya Padang.

Satpol PP yang mendampinginya langsung menghampiri pelaku pelanggar perda tersebut dan mencatat identitasnya sesuai KTP dan dimasukan ke dalam aplikasi ‘SiPelada’ yang digunakan untuk mendata masyarakat yang telah melakukan pelanggaran terhadap Perda AKB.

Merasa mendapat teguran keras dari gubernur, si bapak langsung minta maaf dan siap menerima sanksi berupa membayar denda administrasi sebesar Rp100.000. Selain itu, terlihat juga pelaku pelanggaran lainnya menerima sanksi kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi bertuliskan ‘Pelanggar Protokol Kesehatan (Perda 6 tahun 2020)’.

“Semoga hal ini ini tidak terjadi lagi, sehingga kita semua terlindungi oleh virus corona,” sebut Irwan Prayitno.

Gubernur menjelaskan Pemprov Sumbar mulai menegakkan Perda AKB disertai sanksi bagi yang melanggar karena sudah dilakukan sosialisasi selama satu minggu di tengah-tengah masyarakat.

“Beberapa warga yang melanggar perda telah kita kenakan sanksi administrasi. Ada yang bayar Rp100 ribu dan sanksi sosial lainnya dengan menyapu jalanan sambil mengenakan rompi pelanggar protokol kesehatan,” ungkap Irwan.

Sedangkan untuk sanksi pidana, lanjutnya, akan dilakukan oleh tim penegakan terpadu melibatkan aparat hukum, seperti polisi, TNI, Satpol PP, jaksa, hakim, dan tim lainnya yang terlibat langsung dalam tim gabungan penegakan Perda AKB. (mas)