18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD Sumbar Rekomendasikan Gubernur Manfaatkan PMK 105 Tahun 2020

PADANG, KP- Untuk mengakomodir kebutuhan daerah pada masa pandemi covid-19, DPRD Sumbar meminta gubernur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sumbar Supardisaat rapat badan anggaran APBD 2021, Senin (12/10).

“Dalam penyusunan APBD 2021, pemerintah daerah dihadapi dengan keterbatasan anggaran. Untuk itu, penggunaan PMK 105 tahun 2020 merupakan solusi strategis untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi daerah, ” ujar Supardi saat diwawancarai KORAN PADANG.

Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah pusat telah memberikan ruang untuk daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, pemerintah provinsi harus melakukan kajian untuk memanfaatkan PMK 105 tahun 2020.

Dia mengatakan, pinjaman diberikan dengan bunga rendah dalam jangka sepuluh tahun, dprd telah merekomendasikan sebagai solusi terakhir jika tidak ada lagi upaya dalam penyelamatan keuangan daerah.

Menurutnya, dalam penyusunan APBD tahun 2021, DPRD dan pemerintah provinsi masih berpedoman kepada upaya pemulihan ekonomi.

Tidak hanya itu, terkait dengan masa akhir jabatan gubernur, Supardi mengingatkan agar penyusunan RPJMD harus benar-benar optimal dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Kemudian menyangkut dana stimulus untuk pelaku UMKM, hal itu juga sudah dibicarakan DPRD Sumbar dengan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari. Terutama sekali terkait skema dalam penyalurannya.

“Bank Nagariakan mengusung program SIMAMAK untuk skema pinjaman lunak bergulir yang direncanakan Pemda untuk pelaku UMKM.Bank Nagari mengkalkulasikan, jika Pemprov Sumbar menyertakan modal untuk dipinjamkan sebesar Rp19 miliar, dan pemerintah kabupaten dan kota masing-masing Rp2 miliar, maka akan tersedia dana sebesar Rp57 miliar untuk disalurkan. Dengan asumsi besaran pinjaman Rp3 juta, maka akan ada 19 ribu UMKM yang bisa dibantu,” ulasnya.

Lebih lanjut Supardi menyebut, tentang bantuan UMKM ini, pemerintah pusat juga sudah memfasilitasi dengan model pinjaman senilai Rp10 juta ke atas.

Di lain sisi, stimulus yang rencananya dianggarkan melalui APBD, sasarannya bisa mengakomodir pinjaman di bawah Rp3 juta, sehingga pelaku UMKM bermodal kecil dapat terbantu.

Anggota dewandari dapil Payakumbuh-Limapuluh Kota itu juga menekankanbahwa selain dengan terus mematuhi penerapan protokol kesehatan, hal utama yang bisa membuat masyarakat bertahan dari hantaman pandemi covid-19 adalah perekonomian yang sehat.

“Saat perekonomian sehat, kebutuhan pangan dan gizi bisa tercukupi dengan baik, imun tubuh juga akan bisa ditingkatkan agar makin terhindar dari potensi terpapar covid-19,” tukas Supardi. (adv)