21 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KPU Pariaman Tetapkan DPT Sebanyak 65.162

PARIAMAN, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman gelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Rabu pagi (14/10).Ketua KPU, Aisyah menyebutkan, hal itu sebagaimana PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan pemilihan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota tahun ini.

“Kita sudah melaksanakan perbaikan DPS (Daftar Pemilih Sementara) karena memang pada waktu diumumkan sebanyak 65.162 pemilih. Kemudian kita meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari, terhitung mulai 19 hingga 28 September lalu,” ujarnya

Dari hasil tanggapan masyarakat tersebut jelasnya, beberapa yang belum masuk daftar pemilih maka didaftarkan. Kemudian ada yang Tidak Memenuhi Sarat (TMS) dikeluarkan, contohnya pemilih yang telah meninggal dunia. “Sedangkan melalui data yang diturunkan dari Capil (Catatan Sipil), setelah ditelusuri tim pencoklitan dan diakomodir, maka dimasukkan dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan),” terangnya.

Lanjutnya, seiring SE KPU No 87 tahun 2018 hasil koordinasi dengan pihak Lapas terkait warga binaan yang ada di sana, pihaknya mendapatkan data warga Sumbar yang ada di dalam sebanyak 390 orang. Setelah dilihat lagi, di beberapa kabupaten/kota dan hasil koordinasi KPU dan Capil di luar Kota Pariaman. Maka ditindaklanjuti, dari 390 orang yang ada di Lapas hanya 226 orang yang bisa diakomodir dan dimasukkan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sesuai PKPU 17, sekalipun warga binaan yang ada di Lapas hanya memiliki NIK saja tetap bisa diakomodir dan sisanya sebanyak 164 orang tidak bisa masuk DPT karena tidak ada identitas kependudukannya.

“Dengan adanya pemilih di Lapas, maka TPS juga bertambah satu dari 177 ketika DPS dikeluarkan. Sekarang bertambah menjadi 178 setelah TPS, setelah DPT ditetapkan,” tutupnya .

Sementara itu Ketua Bawaslu, Riswan mengatakan, dari sekitar 700 orang yang MS (Memenuhi Sarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Sarat) ketika DPS diumumkan. Kemudian direkomendasi ke KPU dan temuannya telah diakomodir pihak KPU.

Riswan menyampaikan, seiring banyaknya arus keluar masuk sumbar ke Pariaman karena kondisi wabah Covid-19 yang melanda, maka pihak KPU harus membuat pemetaan sendiri. “Dan kita berharap KPU harus sering koordinasi dengan Capil untuk memetakan wilayah mana yang banyak pendatang barunya. kira-kira masih ada atau tidak warga kita yang belum masuk dalam DPT,” ujarnya. (war)