19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pemda Padangpariaman Ikuti Rakor Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law

PARITMALINTANG, KP – Pemerintah Daerah Kabupaten Padangpariaman ikuti rapat koordinasi (rakor) membahas beberapa uraian terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Rabu (14/10) di ruang Pjs Bupati Padangpariaman IKK Parit Malintang. Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut dalam rangka sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law.

Rakor tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mohammad Mahfud MD dan dihadiri Menko Bid Perekonomian, Mendagri, Menkeu, Menaker, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, Menkop dan UKM, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Kepala BPKM. Sedangkan dari Pemda Padangpariaman turut hadir Sekretaris Daerah Jonpriadi beserta jajaran lainnya.

“Draf UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 186 pasal dan terdiri dari 812 halaman. Undang-undang ini mendukung agar tidak terjadinya korup dan juga membuka lapangan kerja di pulau lain selain Jawa dan juga adanya pemerataan pembangunan serta mempermudah pendirian badan usaha,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, saat menjelaskan tujuan dan Substansi UU Cipta Kerja.

Kemudian ia juga memaparkan beberapa peran pemerintah daerah dan DPRD, yaitu pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, penyederhanaan dan percepatan proses perizinan berusaha, penerapan sistem perizinan secara elektronik dan penyederhanaan regulasi dengan mengevaluasi Perda yang mengacu kepada NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah memaparkan, dengan adanya UU Cipta Kerja diharapkan pemerintah dapat menyediakan dan mempertahankan penciptaan lapangan kerja 2,7 hingga 3 juta per tahun. Dalam rapat tersebut ia juga memaparkan grafik terkini perihal kondisi tenaga kerja di Indonesia, yaitu angkatan kerja sebanyak 133,56 juta yang mana sebanyak 126,51 juta bekerja dan 7,05 juta pengangguran.

Terkait hal itu ia juga menjelaskan, UU Cipta Kerja tidak akan mengeksploitasi tenaga kerja karena waktu kerja tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yang meliputi 7 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. 8 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu, yang mana waktu istirahat dan cuti tetap ada dan diatur.

Di samping itu ia membenarkan perihal adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Pesangon yang betul-betul bisa diterima pekerja/buruh yang hari lalu banyak dipermasalahkan masyarakat pekerja/buruh. Serta upah minimum yang ditetapkan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah. “Kita juga sudah membuat jadwal bersama forum Tripartit Nasional untuk membahas RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan kami membuka diri kepada akademisi, pakar hukum, ketenagakerjaan, rektor dan beberapa perangkat dan forum lainnya terkait muatan RUU pemerintah,” lanjutnya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian menambahkan, rakor tersebut diadakan untuk kepala pemerintahan seperti Gubernur, Walikota, Bupati dan dinas-dinas terkait untuk mengkomunikasikan beberapa substansi UU Cipta Kerja dan memperbaiki beberapa kesalahan pahaman dalam menerima informasi UU Cipta Kerja Omnibus Law. (war)