14 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

ASN Pasbar BerikrarNetral di Pilkada Serentak 2020

SIMPANGEMPAT, KP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah berikrar untuk netral dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Guchi, Simpang Empat, Kamis (15/10) yang dihadiri langsung oleh Pjs Bupati Pasbar, Hansastri, Sekretaris Daerah, Yudesri, Kepala OPD, Kabag, dan Camat se-Pasbar.

Ada tiga poin yang disampaikan saat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama ASN ini dan dituangkan dalam Ikrar bersama.

Selain pembacaan ikrar, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Pjs Bupati Pasbar, Hansastri dengan Ketua Bawaslu Pasbar Emra Patria.

Dalam kesempatan ini, Pjs Bupati Pasbar Hansastri mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran Pilkada, termasuk mengantisipasi ketidaktahuan ASN mengenai pelanggaran yang mungkin saja terjadi di lapangan, sehingga nantinya bisa membuat kerugian bagi ASN tersebut.

“Pilkada bagi ASN bukan hal yang baru. Namun, jangan sampai kita mengekspresikan dukungan tersebut ke ruang publik. Cukup pilihan tersebut di dalam hati saja,” ujar Hansastri di Simpangempat.

Ditegaskan, ASN harus netral karena diamanahkan oleh rakyat untuk menggunakan fasilitas negara, karena penggunaan fasilitas negara itu harus dipertanggungjawabkan.

“Memang berat, tetapi kita harus menahan diri. Kalau harus memberikan dukungan cukup di bilik suara saja, jangan di masa kampanye apalagi di media sosial,” lanjutnya.

Ia juga meminta kepada seluruh ASN di Pasbar untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dengan baik, sehingga ASN tidak salah langkah berada di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pasbar, Emra Patria mengatakan, ASN diminta untuk netral dalam Pilkada serentak tahun 2010 ini.Hal itu menurutnya karena memang sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yang berlaku, salah satunya adalah UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan PP No.53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta beberapa aturan lain,” kata Emra Patria menjelaskan.

Sambungnya, di dalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tegas dikatakan bahwa ASN harus netral.

“ASN itu mulai dari PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas (THL). Kemudian Wali Nagari dan perangkatnya serta pegawai yang menggunakan anggaran negara sudah jelas diperintahkan untuk netral dalam hal berpolitik,” pungkasnya. (rom)