28 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Demo Tolak Omnibus Law Diwarnai Aksi Bakar Ban dan Blokade Jalan

PADANG, KP – Demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Padang masih terus berlanjut. Kali ini aksi demonstrasi tersebut dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Padang di depan kantor Gubernur Sumbar.

Massa datang sekitar pukul 14.50 WIB dengan membawa bendera organisasinya, seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, dan KAMMI. Tidak hanya itu, mereka juga membawa spanduk dengan berbagai tulisan yang menolak keras keberadaan UU Cipta Kerja.

Orasi penolakan UU Cipta Kerja dimulai pukul 15.00 WIB dengan menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat kecil.

“UU ini merugikan rakyat, buruh, dan kaum kecil. Kami hadir di sini memperjuangkan hak rakyat Indonesia yang dipersekusi oleh DPR RI,” teriak salah satu peserta aksi.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta gubernur Irwan Prayitno datang untuk menemui dan mendengarkan aspirasi mereka.

“Kami hadir disini bukan untuk ricuh, kami ingin didengar aspirasinya,” sebut salah satu koordinator massa.

Aksi tersebut mengambil sebagian dari badan jalan Sudirman. Meski begitu, arus transportasi masih berjalan lancar.

BAKAR BAN

Aksi demo itu sempat diwarnai aksi bakar ban dan blokade jalan dengan cara duduk melingkar memenuhi badan jalan. Ratusan massa yang terus berorasi silih berganti itu akhirnya ditemui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Nazwir.

Nazwir menyampaikan saat ini Gubernur Irwan Prayitno sedang berada di luar daerah. “Bapak Gubernur tidak ada di tempat, beliau tidak berada di Sumbar dan saya ditunjuk untuk menemui anak-anak di sini,” ujarnya dihadapan ratusan massa tersebut.

Namun, massa yang tidak menerima pernyataan dari Nazwir itu langsung riuh. Bahkan, mereka meminta agar melakukan video call via WhatsApp dengan gubernur.

Menanggapi hal itu, Nazwir mencoba menghubungi Irwan Prayitno, namun tak tersambung. “Nomor Bapak Gubernur tidak bisa tersambung,” ungkapnya menanggapi permintaan massa.

Menurut Nazwir, Gubernur Sumbar telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait aspirasi penolakan Undang-undang Ciptaker. Namun, jika massa meminta agar Provinsi Sumbar menyatakan menolak, maka akan ia sampaikan kepada Gubernur Sumbar.

“Semua aspirasi adek-adek saya tampung dan akan saya sampaikan ke pimpinan (Gubernur Sumbar),” paparnya.

Aksi itu dikawal oleh personel kepolisian. Kapolresta PadangAKBP Imran Amir mengatakansebanyak 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi. Para personel merupakan gabungan dari polres dan polda. Menurutnya, aksi mahasiswa itu tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian.“Mereka tidak menyampaikan pemberitahuan (adanya aksi) kepada kami. Namun kami berupaya persuasif,” kata AKBP Imran Amir.

SEJUMLAH MAHASISWA BIKIN CORETAN DI JALAN DEPAN DPRD SUMBAR

Sementara itu, empat orang yang mengaku sebagai mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) melakukan aksi vandalisme dengan mencoret-coret jalanan di sekitar persimpangan lampu merah Khatib Sulaiman, tepatnya di depan Kantor DPRD Sumbar. Aksi coret jalan itu mengunakan cat dan mereka berencana menulis kalimat ‘demokrasi tanpa penindasan’.

Namun aksi mahasiswa itu langsung didatangi para pihak kepolisian. Aparat melakukan negosiasi kepada mahasiswa untuk tidak melakukan coretan di jalan. Pihak kepolisian juga menanyakan apakah coretan yang dilakukan mahasiswa itu bisa hilang. Mereka pun menjamin hal tersebut karena cat yang digunakan hanya jenis cat air.

“Ada hujan akan hilang. Tidak permanen, hanya cat air,” kata salah seorang mahasiswa tersebut.

Negosiasi mahasiswa dan aparat akhirnya memutuskan untuk menulis hanya kata demokrasi. Sementara, ukiran awal selanjutnya bertuliskan ‘tanpa penindasan’ tidak jadi dipertebal oleh mahasiswa.

Dari pengakuannya, mereka berasal dari UNP Jurusan Seni Rupa. Mereka juga tidak tergabung dari kelompok aksi kamisan yang pada saat bersamaan sedang berkumpul di persimpangan sekitar Rumah Makan Lamun Ombak. (lgm)