18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KPU Pasaman Serahkan Ribuan APK kepada Paslon Tunggal Benny-Sabar AS

LUBUKSIKAPING, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman secara resmi menyerahkan beberapa jenis bahan kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah dicetak KPU Pasaman kepada tim kampanye Benny Utama-Sabar AS sebagai peserta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Pasaman pada Pilkada serentak tahun 2020, di Media Center KPU Pasaman, Rabu (14/10).

APK dan bahan kampanye yang diserahkan KPU Pasaman itu ditujukan untuk memudahkan pelaksanaan sosialisasi dan kampanye pasangan calon (paslon), yakni baliho, umbul-umbul dan spanduk. Kebijakan itu sesuai Peraturan KPU (PKPU). Dalam berita acara yang disampaikan Ketua KPU Pasaman Rodi Andermi, ada dua item yang dibagikan, yaitu bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU Pasaman.

Rodi Andermi mengatakan, sesuai PKPU 11 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Di dalamnya terdapat kewajiban KPU memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye bagi pasangan calon peserta pemilihan. Di mana dalam memfasilitasi itu seluruh desain dan materinya berasal dari paslon atau tim kampanye yang harus diserahkan ke KPU paling lambat 5 hari setelah ditetapkan sebagai paslon.

“Berdasarkan Surat Dinas KPU No 746/PP.08.02-SD/07/KPU/IX/2020 menjelaskan bahwa KPU sudah harus menyerahkan APK dan BK yang difasilitasi pada minggu kedua bulan Oktober 2020 oleh KPU kepada Pasangan Calon,” ujar Rodi Andermi, usai penyerahan bahan kampanye dan APK tersebut.

Rodi menerangkan, adapun bahan kampanye yang diterima tim kampanye, yakni berupa selebaran/flayer 8,5 x 21 cm sebanyak 23.494 lembar, brosur/leaflet 21 x 29,7 cm sebanyak 31.325 lembar, dan poster 40 x 60 cm sebanyak 39.157 lembar. Sedangkan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho 3 x 4 meter sebanyak 5 buah, umbul umbul 1,15 x 4 meter sebanyak 240 buah dan spanduk 4 x 1 meter sebanyak 74 buah.

Kata dia, setelah APK diserahkan ke paslon, Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU dapat memasang pada lokasi pemasangan APK yang sudah ditetapkan melalui keputusan KPU dengan tetap memperhatikan ketentuan pada PKPU, estetika pemasangan serta tempat-tempat yang dilarang aturan. “Untuk bahan kampanye dapat disebarkan pelaksana kampanye pada kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta tidak menimbulkan kerumunan,” bebernya.

Lebih jauh Rodi menjelaskan, sesuai keputusan KPU No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye, paslon dapat mencetak sendiri bahan kampanye tambahan dengan ketentuan ukuran bahan kampanye sesuai ukuran bahan kampanye yang difasilitasi KPU. “Bahan Kampanye itu dapat dicetak paling banyak 100 persen dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan. Kemudian paslon atau tim kampanye juga harus melaporkan secara tertulis kepada KPU untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang akan dicetak Paslon tersebut,” terangnya.

Rodi Andermi menerangkan, bahan kampanye yang dibuat sendiri oleh Paslon/Tim Kampanye, untuk jenisnya selain sama dengan yang difasilitasi KPU, juga dapat berupa pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, alat pelindung diri (APD seperti, masker, sarung tangan, pelindung wajah (face shield), cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer). 

“Begitu juga ukuran APK sesuai ukuran APK yang difasilitasi KPU. Aturan penambahan 200 persen untuk APK tertuang dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Aturan ini terbilang baru dan perlu disosialisasikan agar paslon memahami dan masyarakat dapat menerima informasi secara utuh,” ucapnya.

Kata Rodi, fasilitasi APK terkait satu paslon, yang difasilitasi hanya pasangan calon. Sedang kolom kosong tidak difasilitasi karena bukan peserta pemilu. “Akan tetapi, KPU berkewajiban mensosialisasikan terkait gambar kolom kosong dan gambar paslon,” pungkas Rodi Andermi. (nst)