21 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pjs Walikota Bukittinggi Ikuti Rakor Virtual Terkait UU Cipta Kerja

BUKITTINGGI, KP – Pjs Walikota Bukittinggi, Zaenuddin bersama Forkompimda Kota Bukittinggi mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) dalam rangka sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di Bukittinggi Command Center (BCC) Kantor Balaikota Bukittinggi, Rabu (14/10). Rapat yang berlangsung secara virtual melalui video conference itu dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD, serta diikuti beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para Gubernur, Walikota/Bupati serta Forkopimda se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Menkopulhukam Mahfud MD menyampaikan agar  memberikan pengertian kepada masyarakat terkait latar belakang dan materi yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. “Banyaknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang masih berlangsung hingga kini harus ditanggapi secara bijak. Dan menjadi tugas kita menjaga ketertiban dan keamanan dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang serta materi UU Cipta Kerja yang sebenarnya dibandingkan hoaks dan manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Disebutkannya, lahirnya UU Cipta Kerja dilatarbelakangi lambatnya perizinan karena terlalu banyaknya meja-meja birokrasi yang harus dilalui jika orang akan melakukan izin usaha. Sehingga pada waktu itu presiden mengambil inisiatif agar perizinan tersebut bisa lebih disederhanakan. “Omnibus Law lahir untuk menyatupintukan Undang-undang yang sama, sehingga bisa menyederhanakan dan mengurangi potensi korupsi akibat lamanya birokrasi. UU Cipta kerja ini tidak serta merta hadir begitu saja, namun sudah didengungkan sejak jauh-jauh hari. Bahkan pembahasannya dilakukan secara terbuka, makanya banyak naskah beredar yang berbeda-beda. Sebab menampung berbagai masukan,” ungkapnya.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Omnibus Law pada prinsipnya untuk penguatan perlindungan kepada tenaga kerja. Termasuk meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja ataupun buruh dalam mendukung investasi. “Apabila Undang-undang ini tidak dilakukan, maka lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Selain itu, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain dan penduduk yang tidak ataupun belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia terjebak dalam middle income trap,” bebernya.

Sedangkan Pjs. Walikota Bukittinggi Zaenuddin mengatakan, Rakor tersebut dilakukan agar tidak adanya kesimpangsiuran informasi tentang UU Cipta Kerja. “Rakor ini bertujuan menyelaraskan pokok-pokok substansi UU Cipta Kerja sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan membahas isu yang sedang ramai dibicarakan. Jadi kita di daerah bersama forkopimda diimbau untuk mengkomunikasikan substansi UU Cipta Kerja kepada stakeholder dan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui apa saja isi dan maksud disahkannya UU Cipta Kerja ini,” pungkasnya. (eds)