19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Plt Wako Mardison Ikuti Rakor Terkait Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law

PARIAMAN, KP – Plt Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin bersama Forkopimda Kota Pariaman mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi omnibus law, di ruang rapat Walikota, Kantor Balaikota Pariaman, Rabu (14/10).

Rakor itu dibuka Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan), Mahfud MD. Dalam pemaparannya, Mahfud MD menyayangkan sejumlah hal, mulai dari hoaks yang beredar hingga aksi demonstrasi yang diwarnai perusakan fasilitas umum, terkait penyampaian aspirasi tentang UU Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah.

Disebutkannya, Omnibus Law dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, perlindungan buruh, penyederhanaan birokrasi, korupsi di dalam tindak pidana korupsi dan pungli hingga tindak pidana korupsi lainnya. “Pemerintah menghormati pendapat yang berpendapat serta menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja, sepanjang pendapat disuarakan dengan cara yang baik, menghormati hak warga lain dan menjaga ketertiban umum,” ujarnya.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian juga mengungkapkan, pemerintah menyayangkan aksi anarkis di beberapa daerah dengan perusakan tempat, bangunan hingga fasilitas umum. “Kepada Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, serta Forkopimda baik Provinsi dan Forkopimda Kabupaten/Kota, agar dapat membuat tim kecil untuk mensosialisasikan UU Cipta kerja ini kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi miss komunikasi dan simpang siur pemberitaan yang tidak benar, yang kontra produktif dengan UU yang sebenarnya,” tukas mantan Kapolri itu.

Dijelaskannya, UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab, 86 Pasal. Di mana dalam Omnibus Law ada 76 UU yang direvisi dalam satu UU. “Tujuan umum dari UU Cipta Kerja di antaranya menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha, mudah mendapatkan perizinan dan fasilitas/kemudahan, perlakuan khusus untuk UMK, mudah dalam mendapatkan legalitas usaha, mudah dalam manajemen/operasional koperasi,” tutupnya.

Sedangkan Plt Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan yang diambil pemerintah terkait UU Cipta Kerja. Di mana tujuan sebenarnya untuk membuka lapangan kerja, kemudahan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ada komunikasi yang terputus tentang UU Cipta Kerja ini, jadi dengan penjelasan dari para Menko dan Para Menteri yang bersinggungan, kini kita mendapat informasi yang benar. Karena itu kita akan mensosialisasikan tentang draf final UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR per 5 Oktober 2020 lalu,” tuturnya.

“Kami berharap agar informasi tentang Omnibus Law dapat ditransfer ke daerah sehingga kita dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat, apa saja sebenarnya pasal per pasal yang ada di UU Cipta Kerja ini. Sehingga masyarakat, pekerja dan mahasiswa dapat memahaminya dengan baik dan memahami tujuan UU ini,” ulasnya mengakhiri.

Selain itu rakor tersebut juga diikuti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Syofyan A Djalil. Di mana masing-masingnya memberikan penjelasan terkait UU Cpta Kerja.

Serta turut hadir Panglima TNI diwakili Kababhinkam TNI, Kapolri diwakili Wairmasum Polri, Wakil Jaksa Agung, Sestama BIN, Para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, serta Forkopimda baik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (war/mc)